MMCNEWS.ID | Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan 37 pemerintah kabupaten/kota menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk memperkuat pemanfaatan data statistik.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Malang pada Kamis (20/11/2025), menandai komitmen bersama dalam mewujudkan ekosistem data yang terintegrasi dan berkualitas, kunci utama menuju pembangunan daerah yang lebih presisi.
Acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut dihadiri oleh figur penting nasional, termasuk Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Kehadiran para pimpinan daerah dan kepala BPS se-Jawa Timur menegaskan keseriusan bersama dalam menyelaraskan data untuk kebijakan publik yang adaptif dan berdampak nyata.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam sambutannya menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam memutakhirkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data ini harus diperbarui bersama. Kalau datanya akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan benar-benar berdampak,” tegas Mensos.
Menurutnya, kesesuaian data lapangan sangat vital untuk mempermudah integrasi program-program pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menghindari potensi ego sektoral. Penandatanganan MoU ini disebut sebagai langkah strategis menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menggarisbawahi langkah konkret kolaborasi di Jawa Timur. Bersama Gubernur Khofifah, BPS meluncurkan aplikasi Singosari, sebuah hasil kerja sama yang menyajikan data potensi desa secara komprehensif.
“Singosari akan menjadi dashboard lengkap yang dapat dimanfaatkan hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pemerintah daerah dapat menggunakan dashboard ini bersama-sama untuk merumuskan kebijakan,” jelas Amalia.
