MMCNEWS.ID | Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan 37 pemerintah kabupaten/kota menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk memperkuat pemanfaatan data statistik.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Malang pada Kamis (20/11/2025), menandai komitmen bersama dalam mewujudkan ekosistem data yang terintegrasi dan berkualitas, kunci utama menuju pembangunan daerah yang lebih presisi.
Acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut dihadiri oleh figur penting nasional, termasuk Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Kehadiran para pimpinan daerah dan kepala BPS se-Jawa Timur menegaskan keseriusan bersama dalam menyelaraskan data untuk kebijakan publik yang adaptif dan berdampak nyata.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam sambutannya menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam memutakhirkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data ini harus diperbarui bersama. Kalau datanya akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan benar-benar berdampak,” tegas Mensos.
Menurutnya, kesesuaian data lapangan sangat vital untuk mempermudah integrasi program-program pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menghindari potensi ego sektoral. Penandatanganan MoU ini disebut sebagai langkah strategis menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menggarisbawahi langkah konkret kolaborasi di Jawa Timur. Bersama Gubernur Khofifah, BPS meluncurkan aplikasi Singosari, sebuah hasil kerja sama yang menyajikan data potensi desa secara komprehensif.
“Singosari akan menjadi dashboard lengkap yang dapat dimanfaatkan hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pemerintah daerah dapat menggunakan dashboard ini bersama-sama untuk merumuskan kebijakan,” jelas Amalia.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan data. Diwakili oleh Wakil Bupati Salmanudin M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd., penandatanganan dilakukan bersama Kepala BPS Kabupaten Jombang.
Wakil Bupati Salmanudin menyatakan bahwa peningkatan kualitas data merupakan kebutuhan fundamental bagi Jombang, terutama dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, UMKM, perdagangan, dan industri kreatif.
“Sektor-sektor ini membutuhkan perencanaan yang lebih presisi, sehingga data sektoral yang lengkap dan terintegrasi menjadi hal yang sangat penting,” ujar Wabup Salmanudin.
Kehadiran Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mendampingi Wakil Bupati menunjukkan kesiapan perangkat daerah dalam memastikan harmonisasi data antarperangkat daerah.
Harmonisasi ini penting agar data sektoral Jombang selaras dengan standar provinsi dan nasional, yang pada akhirnya akan mempercepat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, BPS RI berkomitmen penuh untuk memberikan pendampingan teknis, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) statistik daerah, dan memperkuat koordinasi.
Kabupaten Jombang diharapkan menjadi salah satu daerah yang mampu mengakselerasi penerapan data terintegrasi, yang berujung pada efektivitas pembangunan yang optimal.
Reporter: Adi
