MMCNEWS.ID | Komitmen membangun desa tak harus terburu-buru, tetapi harus berpijak pada prinsip berkelanjutan dan akuntabilitas. Inilah yang menjadi filosofi Pemerintah Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dalam melaksanakan rehabilitasi Pendopo Kantor Desa Pandanwangi.
Pembangunan fasilitas publik vital ini dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan, namun tetap memprioritaskan layanan terbaik bagi masyarakat.
Sekilas, Pendopo Kantor Desa Pandanwangi yang kini tampak megah dan representatif adalah wujud fisik dari perencanaan matang. Namun, di balik kemegahannya, sempat muncul tanya dari warga terkait dua papan proyek yang terpasang di depan kantor desa. Kedua papan tersebut memuat nama kegiatan dan volume yang sama, tetapi menampilkan nilai anggaran dan sumber dana yang berbeda.
Papan pertama mencatat Rehabilitasi Pendopo Kantor Desa Pandanwangi (Tahap 3) dengan anggaran Rp 50 juta dari Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2025.
Sementara papan kedua, untuk volume dan lokasi yang identik, tertulis nilai anggaran Rp 140 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.
Perbedaan yang terkesan membingungkan ini segera diluruskan oleh Kepala Desa Pandanwangi, Haris Setyo Utomo.
Menurut Haris, perbedaan angka tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan, melainkan karena kegiatan rehabilitasi memang dirancang sebagai proyek berkesinambungan dengan pendanaan multi-sumber.
“Pembangunan pendopo ini sudah kami rencanakan sejak beberapa tahun lalu. Karena keterbatasan anggaran, kami putuskan untuk melakukannya bertahap.
Tahap pertama dan kedua menggunakan PADes. Tahap ketiga ini baru menggunakan Dana Desa. Jadi, ini bukan dua proyek yang berbeda, melainkan satu kegiatan yang berlanjut,” terang Haris pada Senin (27/10/2025).
Pendopo, bagi Pandanwangi, bukan sekadar ruang pertemuan. Ia adalah jantung pelayanan publik dan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.
Selain digunakan untuk musyawarah desa dan rapat lembaga, gedung ini akan menjadi wadah bagi seluruh kegiatan masyarakat. Tekad untuk menjadikan pendopo sebagai simbol kebersamaan dan kemajuan ini mendorong pemerintah desa memastikan hasil pembangunan yang maksimal, kuat, dan berjangka panjang.
Lebih dari konstruksi fisik, hal yang paling ditekankan oleh Haris adalah transparansi. Ia memastikan setiap tahapan pembangunan telah melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan yang terbuka.
Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi pondasi utama.
“Semua kegiatan kami laporkan secara terbuka. Masyarakat dapat melihat langsung rincian penggunaan dana pada papan informasi proyek maupun laporan realisasi APBDes yang kami pasang,” tegasnya.
Sambutan positif pun datang dari warga setempat. Suyono, salah seorang warga, mengaku senang dengan langkah pemerintah desa yang berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan.
“Kalau pendoponya bagus, warga bisa pakai untuk rapat, kegiatan sosial, atau acara desa. Kami senang karena pembangunan ini memang dibutuhkan,” ujarnya.
Melalui rehabilitasi pendopo yang dilaksanakan secara bertahap, jujur, dan berkelanjutan ini, Pemerintah Desa Pandanwangi tidak hanya berupaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.
Mereka juga bertekad memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran desa harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.
Pendopo baru ini diharapkan menjadi saksi bisu, sekaligus pendorong, bagi kehidupan bermasyarakat yang lebih nyaman dan produktif di Desa Pandanwangi.
Reporter: Adi
