MMCNEWS.ID | Bupati Jombang Warsubi resmi melaksanakan mutasi perdana terhadap 25 pejabat di lingkungan Pemkab Jombang, Kamis (11/9/2025) lalu. Namun, mutasi ini disinyalir beraroma politis dan menimbulkan pertanyaan publik karena sejumlah jabatan strategis masih dibiarkan kosong.
Dalam keterangannya, Warsubi menegaskan mutasi tahap pertama ini bebas dari jual beli jabatan, berbasis kompetensi, serta bertujuan mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Namun, hingga kini terdapat 4 jabatan kepala OPD dan 1 staf ahli yang belum terisi, seperti Kepala Satpol PP, Kepala Dishub, Kepala Perkim, Kepala DPMPTSP, dan Staf Ahli Bupati.
Bupati Warsubi mengatakan pengisian jabatan dilakukan secara bertahap demi memaksimalkan penilaian kinerja pejabat.
“Masih banyak kekosongan, mungkin tiga periode pelantikan. Yang jelas setelah ini step by step, nanti yang kosong kita isi,” katanya.
Sebelumnya beredar data bocor mutasi di RSUD Jombang yang menimbulkan kejanggalan. Dalam data tersebut, ada pejabat yang diberi label orang Bupati terdahulu, Mundjidah Wahab, yang kemudian diganti oleh pejabat dari kubu Warsubi.
Contohnya, Direktur RSUD Ma’murotus Sa’diyah ditukar jabatan dengan Pudji Umbaran. Pergantian ini menuai sorotan dari pengamat dan praktisi hukum Jombang, Syarahuddin.
“Saya menyayangkan bocornya data mutasi ini. Jika benar, itu cacat hukum karena mutasi tidak boleh berdasar pada politik pilkada, melainkan kompetensi,” ujar Syarahuddin,
Menurutnya, data mutasi seharusnya tidak muncul sebelum proses jobfit selesai dan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Ini murni kepentingan politik,” tegasnya.
Pengamat senior Jombang, Aan Anshori, mempertanyakan motif mutasi besar-besaran ini. Ia menduga mutasi lebih untuk menjaga citra dan wibawa Bupati Warsubi ketimbang upaya peningkatan kinerja.
“Aku bertanya-tanya, apakah mutasi ini benar-benar untuk optimalkan birokrasi atau hanya politik agar terlihat kerja? Ini kontradiktif dengan klaim kesuksesan pembangunan Bupati,” ungkap Aan. Sabtu (13/9).
Ia juga menyoroti minimnya transparansi proses uji kinerja (jobfit) yang dilakukan tertutup, sehingga publik sulit menilai.
Aan menambahkan, ada tujuh persoalan publik besar di Jombang yang belum tersentuh serius oleh pemerintahan, seperti tingginya angka pengangguran, kasus stunting, mismanagement pajak daerah, indikasi korupsi di desa, minimnya perlindungan anak dan perempuan, layanan publik yang belum optimal, dan tingginya anak putus sekolah.
“Sudahkah Bupati mempertimbangkan persoalan-persoalan ini dalam mutasinya? DPRD juga jangan hanya diam saja, apa nggak malu dengan tunjangan yang mereka terima?” pungkasnya.
( Red*)
