“Informasi awal dari pemerintah menyebutkan angkanya 15.000. Namun di lapangan ditemukan 6.000. Semua harus sesuai data. Ini yang akan kami dalami,” jelas Tatit.
Sementara itu, Ketua Komisi sekaligus kader partai, Jianto, menerangkan bahwa besaran anggaran MBG yang dikucurkan berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD, SMP, dan SMA dialokasikan sebesar Rp10.000 per anak, sedangkan untuk jenjang TK sebesar Rp8.000 per anak.
“Sebagai bentuk koreksi, masukan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Pertemuan berlangsung kondusif dan penuh keterbukaan. FPMN berharap evaluasi dari DPRD dapat memperbaiki pelaksanaan MBG di lapangan, sehingga program pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi anak-anak di Kabupaten Nganjuk.
