Nganjuk —
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 2025, LKHP (Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Seminar Nasional bertema “Lawan Korupsi: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, Rabu (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bertempat di Front One Ratu Nganjuk, seminar menghadirkan berbagai pemateri dan tokoh penting. Dr. Wahju Priyo Djatmiko, SH., M.Hum., M.Sc., menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama. “Kami bersama Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk melawan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Bupati Nganjuk, Dr. Drs. Marhaen Djumadi, SE., SH., MH., M.BA., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya inovasi dan penerapan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik.
“Korupsi harus kita lawan agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel,” terang Bupati.
Ia menambahkan bahwa setiap langkah pembangunan harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Program antikorupsi ini melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah layanan terpadu berbasis digital yang memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
Masyarakat turut memberikan apresiasi terhadap langkah ini. Warga menilai inovasi digital dapat mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan publik, sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna layanan.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Pemkab Nganjuk berharap upaya peningkatan integritas birokrasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah. Pemerintah juga memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan inovasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Seminar ini menjadi momentum penting bagi Nganjuk untuk memperkuat budaya antikorupsi dan mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan terpercaya.
