KAB. BOGOR | MMCNews.id, – Pengelolaan pajak daerah Kabupaten Bogor terbukti kacau balau! Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menegaskan: penganggaran, pendataan hingga pendaftaran pajak daerah selama ini tidak berjalan sesuai aturan. Akibatnya, uang rakyat senilai lebih dari Rp1,3 Miliar terancam hilang begitu saja tanpa alasan yang jelas.
BUKAN KESALAHAN BIASA, INI KELALAIAN SISTEMATIS!
BPK tidak sekadar memberi catatan, tapi mengeluarkan perintah tegas yang harus dijalankan Bupati Bogor segera:
– Berhenti menyusun anggaran pajak tanpa dasar hitungan ekonomi makro yang sah!
– Data objek pajak tidak boleh lagi “hilang” atau tidak tercatat – harus diperbarui secara menyeluruh dan berkala!
– Tidak ada alasan saling lempar tanggung jawab: Bappenda wajib berkoordinasi dengan BPKAD, DPMPTSP, dan DPKPP sekarang juga!
TERTANGGUNGKAN: 200 REKLAME TIDAK DITAGIH, RUGI NEGARA CAPAI RP1,3 MILIAR
Paling mencurigakan, ada 200 objek pajak reklame yang sengaja belum ditetapkan penagihannya. Akibatnya:
✅ Pajak Reklame yang harus ditarik: Rp1.338.187.015,-
✅ Pajak Air Tanah (PAT) yang terabaikan: Rp31.237.917,-
✅ TOTAL MINIMAL YANG WAJIB DITERBITKAN DALAM STPD: Rp1.369.424.932,-
BATAS WAKTU 60 HARI: TIDAK ADA TEMPAT UNTUK MENGELAK!
Bupati Bogor telah sepakat menginstruksikan Kepala Bappenda untuk menyelesaikan semua langkah di atas dalam waktu 60 HARI sejak LHP diterima.
Publik berhak menuntut bukti nyata, bukan janji manis:
1. Salinan instruksi resmi Bupati ke Bappenda
2. Kajian strategi nyata untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah – bukan tulisan kosong
3. Laporan lengkap pendataan dan pemutakhiran data pajak
4. Bukti koordinasi dengan instansi terkait
5. Dokumen STPD dan hasil pemeriksaan yang sah
6. Laporan pemutakhiran data PBB-P2
Keterlambatan atau pengurangan nilai penagihan adalah bukti nyata kelalaian, bahkan dugaan pelindungan pihak tertentu. Warga Kabupaten Bogor berhak tahu siapa yang diuntungkan dari kebocoran uang daerah ini.
Tim investigasi kami terus memantau setiap langkah pelaksanaan, dan akan mengungkapkan jika ada upaya mengulur waktu atau menutupi jejak.
