MMCNEWS.ID | Keputusan Bupati Jombang Warsubi mencopot Mam’roatus Sa’diyah dari jabatan Direktur RSUD Jombang dan menggantinya dengan dr. Pudji Umbaran menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari pengamat hukum sekaligus praktisi hukum Syarahuddin atau akrab disapa Bang Reza.
Menurut Reza, pencopotan Mam’roatus atau yang dikenal dengan sapaan Ning Eyik sangat janggal. Ia menilai penggantian tersebut tidak mencerminkan proses seleksi berbasis kompetensi, melainkan sarat kepentingan politik dan “like and dislike”.
“Jobfit-nya ini gak transparan. Hasilnya gak pernah dipublikasikan ke publik. Ini jadi tanda tanya besar,” tegas Reza saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2025).
Reza menilai, kembalinya dr. Pudji sebagai direktur RSUD bisa menjadi kemunduran. Pasalnya, saat menjabat sebelumnya, Pudji dinilai meninggalkan sejumlah catatan negatif.
“Banyak keluhan masyarakat soal pelayanan yang buruk. Bahkan saat itu wartawan sempat dihalang-halangi saat liputan. Setelah dr. Pudji diganti, RSUD mulai berbenah,” beber Reza.
Ia bahkan membandingkan langsung kinerja antara dr. Pudji dengan Ning Eyik di mata masyarakat.
“Coba tanya warga, lebih puas pelayanan di era Ning Eyik atau era Pudji? Saya yakin masyarakat tahu jawabannya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Reza juga menyinggung soal dokumen rencana mutasi yang sempat bocor ke publik. Dalam data tersebut disebutkan akan ada “pembersihan” terhadap orang-orang yang dianggap loyal terhadap Bupati sebelumnya, Mundjidah Wahab.
“Data yang bocor itu sama persis dengan mutasi yang dilakukan sekarang. Ning Eyik dicopot, diganti dr. Pudji, dan cuma tukar posisi saja,” ujarnya.
Reza mendesak agar hasil jobfit diumumkan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai secara objektif.
“RSUD itu pelayanan publik yang krusial. Kalau main-main, masyarakat bisa demo, bahkan lapor ke KPK,” tandasnya.
Senada dengan Reza, pengamat publik dari Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link), Aan Anshori juga mengkritisi langkah mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Warsubi.
“Saya curiga ini hanya pencitraan. Mutasi ini dilakukan biar terlihat sibuk bekerja, padahal tidak ada evaluasi terbuka terhadap OPD,” tegas Aan dalam keterangan tertulis yang diterima
Aan menyebut langkah mutasi itu sangat kontradiktif.
“Kalau OPD-nya dianggap gagal, kenapa selama ini bupati terus klaim sukses? Seperti kendaraan yang onderdilnya rusak tapi tetap dibilang jalan mulus,” sindirnya.
Ia juga menyayangkan ketertutupan Pemkab soal hasil jobfit dan mendesak adanya transparansi.
Aan juga menyindir DPRD yang dinilai hanya diam meski menerima tunjangan besar.
“DPRD jangan cuma jadi penonton. Harusnya ikut bersuara, jangan cuma nikmati gaji dan tunjangan,” tegasnya.
(Redaksi)
