MMCNEWS.ID | Anggaran jumbo kembali disiapkan Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik sepanjang 2027, belanja daerah dalam Rancangan APBD (RAPBD) mencapai Rp2,38 triliun. Namun di balik angka fantastis tersebut, ada selisih antara pendapatan dan belanja yang mencapai sekitar Rp66,61 miliar.
Rancangan APBD 2027 itu mulai dibedah setelah Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (16/9/2026).
Bupati Jombang Warsubi memberikan amanat kepada Wakil Bupati Jombang Salmanuddin untuk menyampaikan paparan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pejabat daerah.
Pemkab Jombang membawa tema pembangunan “Integrasi Pengembangan Industri-Perdagangan dengan Sektor Primer”. Artinya, pemerintah daerah ingin menghubungkan kekuatan industri dan perdagangan dengan sektor primer seperti pertanian, pangan, serta potensi ekonomi desa.
“Arah pembangunan daerah kita selaraskan dengan Kebijakan Fiskal Nasional 2027 yang mengusung semangat ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’. Kita berkomitmen mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sosial yang berkeadilan,” ujar Wabup Salmanuddin dalam rapat paripurna.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Jombang pada 2027 ditargetkan mencapai Rp2.318.798.909.744,55, atau sekitar Rp2,31 triliun.
Sumber pendapatan masih bertumpu pada dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
PAD diproyeksikan sebesar Rp764,83 miliar. Rinciannya meliputi pajak daerah sekitar Rp290,56 miliar, retribusi daerah Rp454,88 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12,88 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp6,49 miliar.
Sementara pendapatan transfer dirancang sekitar Rp1,55 triliun, terdiri dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,41 triliun dan transfer antar-daerah sebesar Rp135,02 miliar.
Menariknya, porsi transfer pemerintah pusat dalam struktur pendapatan Jombang mengalami penurunan. Jika pada 2026 porsinya sekitar 72,02 persen, pada 2027 menjadi 67,02 persen.
Meski turun, dana transfer pemerintah pusat masih menjadi salah satu penopang terbesar pendapatan daerah. Kondisi ini membuat efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran belanja menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Belanja Rp2,38 Triliun, Lebih Besar dari Pendapatan
Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah justru dipatok lebih tinggi.
Pemkab Jombang merancang Belanja Daerah sebesar Rp2.385.416.694.224,57, atau sekitar Rp2,38 triliun.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp1,69 triliun. Kemudian belanja modal dialokasikan sekitar Rp110,65 miliar.
Pemkab juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga Rp10 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai sekitar Rp570,78 miliar.
Jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp2,31 triliun, terdapat selisih sekitar Rp66,61 miliar. Angka inilah yang menjadi defisit dalam RAPBD Jombang 2027.
Namun pemerintah daerah telah menyiapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yakni melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang sama.
“Sehingga struktur RAPBD Tahun Anggaran 2027 secara keseluruhan berada dalam kondisi berimbang atau balance,” terang Salmanuddin.
Besarnya anggaran tersebut diarahkan untuk menopang empat prioritas pembangunan Jombang pada 2027.
Pertama, penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan harmonis.
Kedua, memperkuat sektor primer dan ketahanan pangan, sekaligus mengembangkan perdagangan serta ekonomi kreatif yang terkoneksi dengan desa, pasar regional, hingga ekosistem digital.
Ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur dan investasi secara merata dan berkelanjutan.
Sedangkan prioritas keempat menyasar peningkatan tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban umum.
Arah tersebut menjadi bagian dari tema RKPD Kabupaten Jombang 2027, yakni integrasi pengembangan industri-perdagangan dengan sektor primer.
Di tengah tekanan fiskal yang sebelumnya juga menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan program. Efisiensi anggaran dan penajaman skala prioritas menjadi kunci agar besarnya postur APBD benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Jombang. Proses pembahasan tersebut akan menentukan bagaimana rancangan belanja Rp2,38 triliun itu diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang 2027.
Pada akhirnya, bukan sekadar soal seberapa besar anggaran yang disiapkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat—mulai dari penguatan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan warga Jombang.
Reporter: Adi
