BOJONEGORO – Masa sidang 1 tahun anggaran 2026 Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bojonegoro, melalui Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menggelar kegiatan reses uapaya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat komitmen pemerataan pembangunan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV di antaranya Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar, bertempat di Dusun Slinggang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada Jumat (06/02/2026). siang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Komisi B Lasuri yang juga Ketua DPD PAN Bintang Nurani Bojonegoro, jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Bojonegoro, Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa Sidomulyo, perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Peentingnya peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi demi terciptanya pembangunan yang merata dan tepat sasaran. “Supaya pembangunan bisa merata di wilayah kita, jangan sungkan untuk menyuarakan temuan-temuan yang sekiranya perlu diperbaiki. Semua masukan ini akan menjadi dokumen penting yang kami sampaikan kepada pemerintah. Hasil reses ini nantinya juga akan diparipurnakan dalam rapat DPRD,” kata Choirul saat memberi sambutan.
Choirul sapaan akrabnya, menekankan bahwa reses merupakan sarana resmi bagi anggota dewan untuk menampung keluhan, usulan, serta kebutuhan masyarakat secara langsung. Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya bekerja di ruang rapat, tetapi juga harus memahami kondisi riil di lapangan.
“Intinya, mari kita berdialog untuk pembangunan yang merata. Apa pun keluhan dan kebutuhan masyarakat, sampaikan kepada kami. Kami akan teruskan dalam rapat paripurna agar bisa diperjuangkan bersama,” tandasnya.
Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat setempat, Khoyum, menyampaikan aspirasi terkait pelestarian lingkungan. Ia mengusulkan agar praktik penangkapan burung liar dengan cara dijaring tidak lagi dilakukan, karena dinilai dapat menyebabkan burung, khususnya jenis perkutut dan burung liar lainnya, menjadi langka bahkan terancam punah. Ia berharap ada edukasi dan pengawasan agar kelestarian satwa tetap terjaga.
Selain isu lingkungan, perhatian warga juga tertuju pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah warga menyampaikan bahwa menu yang disajikan selama ini dinilai belum sesuai dengan standar gizi yang diharapkan dan dianggap belum sebanding dengan nilai anggaran per porsi yang telah ditetapkan.
Salah satu warga menyebut kualitas lauk dan variasi menu masih perlu ditingkatkan. Warga berharap adanya evaluasi menyeluruh agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima, khususnya anak-anak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Choirul Anam menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan komisi terkait untuk melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan menindaklanjuti laporan ini melalui mekanisme yang ada, termasuk meminta penjelasan dari pihak pelaksana dan melakukan pengawasan langsung di lapangan jika diperlukan,” tegasnya.
