CIBINONG | MMCNews.id, – Isu pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor kini memanas dan menjadi sorotan tajam publik. Rumah sakit yang seharusnya menjadi pelayanan publik ini kembali menuai kontroversi setelah diketahui ada pemotongan jasa sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 per orang dari para tenaga medis dan karyawan. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar: ke mana sebenarnya uang potongan ini mengalir?
Berto Tumpal Harianja, Praktisi dan Akademisi Hukum, menegaskan bahwa Jaspel adalah hak mutlak yang menjadi imbalan atas kerja keras dan pengabdian para tenaga kesehatan. Pembagiannya diatur ketat melalui peraturan daerah maupun undang-undang, mulai dari sistem distribusi hingga sumber pembiayaan. Karena itu, pemotongan sepihak yang terjadi di RSUD Ciawi bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan sesuatu yang sangat patut dipertanyakan dan layak diselidiki hingga ke meja hukum.
“Apakah ada unsur pidana di dalam pemotongan ini? Untuk apa uang hasil potongan itu sebenarnya digunakan? Atau benarkah RSUD Ciawi sudah nyaris bangkrut hingga harus mengambil hak karyawan demi menambal kebocoran keuangan?” tegas Berto dengan nada curiga yang tinggi.
Pemimpin Berwarna Masalah: Pernah Berikan Ratusan Juta, Sekarang Pangkas Hak Pegawai
Di balik kebijakan pemotongan ini, nama Plt. Direktur RSUD Ciawi, yang disapa Sdr. W, menjadi pusat perhatian. Sosok ini bukan nama baru dalam daftar masalah hukum. Ia adalah pihak yang pernah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada pihak lain dalam kasus yang kini dikenal luas sebagai kasus “KPK Gadungan”, dan bahkan telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Fakta ini memicu kemarahan: Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dengan mudahnya menyerahkan uang ratusan juta kepada pihak yang tidak jelas, kini begitu kejam memotong hak nafkah para pegawainya? Ada apa sebenarnya di balik pemberian uang ratusan juta itu? Apakah itu tanda ketidakmampuan mengelola keuangan atau ada kepentingan tersembunyi yang merugikan negara?
Lebih ironis lagi, seolah Kabupaten Bogor kehabisan talenta dan orang yang kompeten, Bupati Bogor justru menempatkan Sdr. W di jabatan strategis ganda: Wakil Direktur RSUD Cibinong sekaligus Plt. Direktur RSUD Ciawi. Padahal, publik tahu betul bahwa Sdr. W bukanlah seorang dokter dan sama sekali tidak memahami seluk-beluk teknis maupun operasional pelayanan kesehatan. Bagaimana mungkin rumah sakit dikelola oleh orang yang tidak paham dunia kesehatan, namun begitu mahir bermain dengan uang dan jabatan?
Aturan Ada, Tapi Dibiarkan Terinjak-Injak?
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan RSUD Ciawi, sebagai Badan Layanan Umum (BLU), keuangan rumah sakit seharusnya tertata rapi. Pendapatan berasal dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN, dan pendapatan sah lainnya. Rencana bisnis dan anggaran disusun hingga lima tahun ke depan.
Lalu muncul pertanyaan tajam: Jika segalanya sudah diatur sedemikian rupa, mengapa masih ada pemotongan? Apakah langkah ini diketahui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)? Apakah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sah dan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)? Atau ini adalah kebijakan sepihak yang melanggar aturan main?
Kekhawatiran terbesar kini meluas: Apakah praktik pemotongan ini hanya terjadi di Ciawi, atau menjadi “penyakit” yang menjangkiti seluruh RSUD di Kabupaten Bogor? Berto menuntut agar segera dilakukan audit besar-besaran dan menyeluruh. Kesehatan keuangan rumah sakit milik rakyat harus diperiksa tuntas.
Padahal, jika benar terjadi kekurangan anggaran, jalan hukum yang benar sudah tersedia: RSUD dapat mengajukan tambahan dana dari APBD melalui Sekretaris Daerah. Tidak pernah tertulis di aturan manapun bahwa solusi masalah keuangan adalah dengan merampas hak para tenaga medis yang sedang berjuang melayani masyarakat.
“Sekarang saatnya buka-bukaan. Apakah keuangan RSUD Ciawi sehat, atau justru sedang dikuras di balik layar oleh mereka yang memegang kendali?” pungkas Berto, mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dipermainkan oleh pemimpin yang bermasalah.
