“Jika pendanaan berasal dari komite, apakah telah ada kesepakatan kolektif? Apakah seluruh wali murid telah diinformasikan dan memberikan persetujuan? Penggunaan atau penarikan dana tanpa dasar musyawarah dan persetujuan resmi harus dihindari,” tegasnya.
Gus Sentot menegaskan bahwa DPRD Jombang akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Ia meminta semua elemen, terutama media dan pengawas sekolah, untuk aktif menelusuri kebenaran proyek yang kini menjadi isu publik ini.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Jombang, saya meminta rekan-rekan media dan pengawas sekolah untuk mengawal ketat. Verifikasi status lahannya, identifikasi pelaksana proyek, dan pastikan sumber dananya. Semuanya harus jelas dan transparan,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras terhadap praktik-praktik yang mengaburkan batas-batas penggunaan anggaran pendidikan. Kasus TPT SMPN 1 Mojowarno kini bukan sekadar masalah pembangunan fisik, melainkan sebuah ujian integritas, transparansi, dan tata kelola sektor pendidikan.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak agar Dinas Pendidikan bersama Inspektorat Kabupaten Jombang segera melakukan audit lapangan secara komprehensif.
Jika terbukti ada pelanggaran dalam penggunaan dana BOS atau dana sekolah di luar ketentuan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan indikasi penyalahgunaan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMPN 1 Mojowarno belum memberikan tanggapan resmi. Langkah cepat, terbuka, dan tegas dari otoritas terkait adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Jombang.
“Jika dunia pendidikan saja tidak transparan,” bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita belajar kejujuran? “,pungkas Gus Sentot.
Bersambung
