Pandeglang, | MMC -.Diduga lambannya respons pemerintah terhadap infrastruktur rusak kembali menjadi sorotan. Warga Desa Padaherang, Kecamatan Angsana
Diduga lambannya respons pemerintah terhadap infrastruktur rusak kembali menjadi sorotan. Warga Desa Padaherang, Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang, Banten, terpaksa turun tangan memperbaiki jembatan penghubung Peteuy–Kaweni yang ambruk akibat banjir beberapa minggu lalu. Rabu (29/04/2026).
Jembatan tersebut merupakan akses utama bagi aktivitas masyarakat dari lima kampung, yakni Kampung Kaweni, Kampung Peteuy, Kampung Laban, Kampung Dalumpit, dan Kampung Kihara. Tanpa perbaikan, mobilitas warga praktis lumpuh dan mengancam aktivitas ekonomi maupun pendidikan.
Merasa tak kunjung mendapat kepastian dari pemerintah, warga akhirnya bergerak sendiri. Perbaikan dilakukan secara swadaya melalui gotong royong, dengan dukungan dana dari masyarakat dan pengusaha setempat.
“Kalau menunggu pembangunan dari pemerintah, kami tidak tahu sampai kapan. Sementara jembatan ini sangat dibutuhkan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi jembatan saat ini masih jauh dari kata aman. Akses kendaraan roda empat belum dapat melintas, sementara kendaraan roda dua hanya bisa lewat menggunakan jembatan darurat berbahan kayu yang licin dan berisiko tinggi, terutama saat hujan.
Agustian menegaskan bahwa situasi tersebut sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut.
“Motor saja harus hati-hati karena licin, apalagi kalau hujan. Ini sangat berbahaya, sementara anak-anak sekolah juga lewat sini setiap hari,” ujarnya.
Ia menambahkan, gotong royong yang dilakukan warga bukan hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama di tengah minimnya perhatian.
Kondisi ini sekaligus menyoroti lemahnya respons pemerintah kecamatan maupun kabupaten terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait realisasi perbaikan permanen dari pihak berwenang.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum jatuh korban. Mereka juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat yang seharusnya dipenuhi tanpa harus menunggu tekanan atau aksi swadaya.(juh/red)
