Pandeglang | MMC – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Penggerak Pembangunan Indonesia yang berlokasi di kampung Kadutanggai Kecamatan Menes baru-baru ini menjadi sorotan publik, pasalnya pada saat awak Media massa melakukan tugas sosial kontrol terhadap lingkungan SPPG tersebut diduga tidak di-izinkan oleh oknum pengelola Dapur setempat pada Jum’at kemirn (17/04/2026).
Peristiwa pencegahan kontrol terhadap dapur SPPG yang dilakukan oleh pihak Kontrol Soaial menimbulkan kecurigaan tentang bagaimana pengelolaan dapur pelaksana program pemerintah tersebut. Padahal, setiap pengguna anggaran negara harus siap diawasi oleh berbagai pihak.
Salahseorang rekanan awak media PropamNewsTV sempat mempertanyakan kepada pihak pengelola Makan Bergizi Geratis (MBG) terkait larangan melakukan kegiatan advokasi, bahkan oknum pihak pengelola dapur tersebut menyarankan agar awak media melakukan izin kepada pihak Komando Rayon Militer (KORAMIL) Menes. Bahkan pada saat kejadian, baik KSPPG ataupun Asisten Lapangan (ASLAP) tidak ada di lokasi dapur tersebut, yang seharusnya mereka ada dalam jam operasional.
“Sudah ada izin belum?, nggak bisa pak, harus izin dulu ke Koramil Menes,” ungkap salahseorang relawan yang tidak diketahui namanya dan terlihat tidak menggunakan Seragam SPPG.
Dilain pihak, Enji selaku aktivis Menes menyayangkan tindakan tersebut, menurutnya setiap pengelola anggaran negara harus siap diawasi dan dikritik.
“Kami menduga oknum SPPG tersebut keliru dalam menafsirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembatasan berkunjung dari Badan Gizi Nasional, rekan media tentunya sudah dibekali dengan surat tugas serta izin yang jelas untuk menjalankan tugasnya di lapangan serta dilindungi oleh Undang-undang Pers,” tegas Enji.
Masih kata Enji, pihaknya mendesak kepada Badan Gizi Nasional (BGN) supaya pihaj SPPG tersebut dilakukan pembinaan dan pemutusan kontrak, bahkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan aksi solidaritas di kantor Kecamatan Menes selaku satgas MBG setempat dalam mendukung tupoksi jurnalis
“Yayasan tersebut harus dilakukan sidak oleh BGN serta kami mendesak agar BGN melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG yang ada di Kabupaten Pandeglang, kami juga akan melakukan aksi solidaritas mengecam prilaku SPPG yang dinilai mencederai kaidah jurnalistik,” desak Enji.
Tak sampai disitu, berdasarkan hasil investigasi di lokasi tersebut, tim menemukan kendaraan pendistribusian dapur MBG itu tanpa dilengkapi Stiker BGN seperti kendaraan operasional pada umumnya, sehingga terkesan disamarkan dari pantauan publik.(juh)
