SIDOARJO | MMCNEWS – Kumpulan para aktivis Sidoarjo for Gress (FoR Gress) terus mencermati dinamika pemerintahan lokal di Kabupaten Sidoarjo. Pada Jumat malam (24/10/2025), FoR Gress kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas berbagai persoalan mutakhir, salah satunya peran civil society dalam menyikapi kegaduhan elite politik.
FGD yang berlangsung di Li Masan Kopi, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang: praktisi pendidikan, kebudayaan, sejarah, pemberdayaan masyarakat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Mereka terlibat aktif dalam diskusi yang berlangsung sekitar tiga setengah jam.
Kegiatan kali ini mengangkat tema “Membaca Sidoarjo: Konflik Elite, Budaya Gaduh, dan Jalan Perbaikan Tata Kelola Daerah.” FGD tersebut merupakan Seri ke-3 FoR Gress. Sebagai pemantik diskusi, pemerhati kebijakan publik Badrus Zaman memaparkan materi bertajuk “Dari Konflik Elite ke Masyarakat Epistemik.”
Badrus, yang akrab disapa Cak Sudrab, memaparkan fakta yang cukup menohok. Menurutnya, konflik elite di Sidoarjo tidak sekadar menjadi drama politik, tetapi juga mengganggu pelayanan publik. Ia menilai tata kelola pemerintahan menjadi lemah, transparansi rendah, dan partisipasi publik kerap bersifat simbolik.
“Masyarakatlah yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Badrus menjelaskan bahwa akar persoalan politik di Sidoarjo juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas civil society yang cenderung reaktif, emosional, dan masih terjebak dalam lingkaran aktivisme sempit.
“Banyak yang fokus pada kritik, tetapi belum kuat dalam data, metodologi, dan solusi alternatif,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat sipil untuk bertransformasi dari sekadar “suara yang marah” menjadi “pikiran yang dihormati.” Menurutnya, gagasan dan pemikiran harus diutamakan daripada sekadar protes emosional. Dengan begitu, masyarakat sipil dapat memainkan peran positif dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.
“Kita perlu melampaui peran reaktif dan sektoral. Civil society Sidoarjo harus menjadi komunitas epistemik—penghasil pengetahuan, data, dan gagasan yang kredibel,” tambahnya.
Badrus menekankan bahwa demokrasi lokal tidak lahir dari dekrit elite, melainkan dari infrastruktur sipil yang tangguh, cerdas, berintegritas, dan berakar pada rakyat.
“Masa depan politik Sidoarjo akan ditentukan oleh keberanian masyarakat sipil untuk menjadi sumber pengetahuan dan pengendali moral kekuasaan, bukan sekadar pereaksi terhadap peristiwa politik,” tandasnya.
Meski cuaca kurang bersahabat, suasana FGD tetap hangat dan penuh semangat. Para peserta menyoroti pentingnya memperkuat budaya politik yang dialogis, memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, serta mendorong partisipasi publik agar konflik antar-elite tidak lagi menjadi penghambat pelayanan dan pembangunan.
Semua peserta duduk sejajar, tanpa memandang latar belakang maupun jabatan. Masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait kondisi terkini Sidoarjo.
Menutup sesi ketiga ini, FoR Gress mengumumkan bahwa FGD berikutnya akan digelar dengan tema “Menyoroti Pendidikan di Sidoarjo.” Tema tersebut dipilih sebagai upaya melanjutkan tradisi dialog publik yang lebih luas dan berorientasi pada masa depan daerah.
Founder Center for Participatory and Development (CEPAD) Kasmuin menegaskan pentingnya menghidupkan tradisi berpikir di tengah hiruk pikuk politik daerah.
“Kabupaten Sidoarjo seharusnya tidak hanya ramai oleh baliho dan proyek, tetapi juga hidup dengan gagasan dan perbincangan yang berbobot serta elegan,” ujarnya.
Dengan semangat itu, FoR Gress menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog yang terbuka, reflektif, dan membumi.
“Agar Kabupaten Sidoarjo tidak kehilangan akal sehat di tengah bisingnya politik lokal,” pungkas Kasmuin. (Sis)
