Hadir di Musrenbangcam, Ahmad Supriyanto : Pentingnya Penyelarasan Antara Kebutuhan Desa dengan Kebijakan Anggaran

  • Bagikan

Bojonegoro – Komitmen DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui kehadiran langsung unsur pimpinan dan anggota dewan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Kepohbaru Tahun 2026. Bertempat di Pendopo Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro Jawa Timur. Pada Rabu (11/02/2026).

Hadir di kegiatan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Wakil Ketua DPRD Bambang Sutriyono, serta anggota DPRD Ahmad Supriyanto, Hadi Winarto, dan Lasuri. Turut hadir Camat Kepohbaru Triguno Sudjono Prio bersama jajaran Forkopimcam, para kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Kepohbaru, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau yang mewakili, sejumlah kepala dinas teknis terkait, serta undangan lainnya.

Kehadiran lengkap unsur legislatif dalam Musrenbangcam tersebut menjadi perhatian tersendiri. Hal ini dinilai sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam memastikan aspirasi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan dapat terakomodasi dalam perencanaan serta penganggaran daerah.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan desa dengan kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. Ia menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang diserap saat masa reses menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan di hampir seluruh desa di Kecamatan Kepohbaru.

“Pada saat reses kemarin, para kepala desa di Kepohbaru saya undang dan kita sudah bertemu. Intinya, keluhan dan kebutuhan mereka sebenarnya hampir sama,” ujar Ahmad Supriyanto.

Menurutnya, Musrenbangcam merupakan momentum strategis karena seluruh unsur pengambil kebijakan hadir dalam satu forum, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Dengan peran masing-masing yang sudah jelas, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar usulan pembangunan tidak berhenti di forum diskusi, melainkan benar-benar masuk dalam pembahasan anggaran.

“Di sini perannya sudah lengkap. Ada yang bertugas mencari dan mengelola sumber pendapatan daerah, sementara kami di DPRD bersama Ketua dan anggota lainnya berperan dalam penganggaran. Jadi, kalau Kepohbaru membutuhkan apa saja, kita rumuskan bersama dan kita kawal sampai tuntas,” tegasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan