MMCNEWS.ID | Proyek rekontruksi ruas jalan Karangpakis-Genenganjasem Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang hingga saat ini masih menjadi sorotan. Kali ini publik menyoroti jawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Imam Bustomi, S.T., M.T., yang memunculkan tanda tanya baru.
Pasalnya, penjelasan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada mmcnews.id pada Senin (16/11/2026) dinilai belum menjawab secara jelas terkait temuan di lapangan.
Dalam keterangannya, Bustomi menjelaskan bahwa Dinas PUPR melalui tim pengawas telah melakukan pemantauan terhadap tahapan pekerjaan, termasuk penyiapan tanah dasar atau subgrade. Pengawasan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai gambar rencana, spesifikasi teknis, serta kondisi tanah sebelum memasuki tahapan berikutnya”, ujar Bustomi.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ditemukan di lokasi proyek. Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan tanah dasar masih terlihat bergelombang. Sejumlah material berupa tanah, kerikil hingga bongkahan batu juga masih berserakan di badan jalan.
Padahal, ketika dikonfirmasi mmcnews.id mengenai proyek tersebut, Bustomi secara tegas menyampaikan bahwa tanah dasar yang masih bergelombang dan terdapat material lepas belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukan perbaikan dan pemeriksaan ulang”, terang Bustomi.
Artinya, apabila mengacu pada penjelasan Kepala Dinas PUPR sendiri, kondisi tanah dasar di lokasi proyek tersebut semestinya belum bisa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahapan pekerjaan berikutnya.
Nah, persoalan lain muncul ketika Bustomi menjelaskan mekanisme pemadatan tanah. Ia menyebut pemadatan dilakukan menggunakan alat pemadat di lokasi dan keberadaan alat tersebut menjadi bukti pelaksanaan pekerjaan.
Ironisnya, berdasarkan hasil pantauan mmcnews.id di lokasi pada hari Kamis (12/11/2026) siang di lokasi proyek, tidak terlihat alat berat atau alat pemadat yang sedang beroperasi di area pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana proses pemadatan tanah dilakukan dan sejauh mana pengawasan teknis benar-benar berjalan di lapangan.
Terlebih, Bustomi juga menyatakan bahwa sebelum pekerjaan lapisan pondasi maupun perkerasan beton dilaksanakan, kondisi tanah dasar harus diperiksa kembali. Apabila masih ditemukan permukaan tidak rata, material lepas, atau bagian tanah yang tidak stabil, maka wajib dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
Pernyataan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pengawas untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan benar-benar memenuhi standar teknis, bukan sekadar menjalankan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan”, tambahnya, Selasa (17/11).
Sementara itu, terkait konstruksi beton rigid, Bustomi menyebut ketebalan total yang direncanakan mencapai 40 sentimeter, terdiri dari 20 sentimeter beton pondasi dan 20 sentimeter beton badan jalan. Ia memastikan ketebalan tersebut mengacu pada gambar kerja (shop drawing) dan spesifikasi teknis yang telah disetujui”, pungkas Bustomi.
Namun, kepastian ketebalan berdasarkan dokumen perencanaan belum otomatis membuktikan bahwa pelaksanaan di lapangan telah sesuai. Pengukuran aktual dan pengawasan saat pekerjaan berlangsung tetap menjadi hal penting untuk memastikan kualitas konstruksi.
Dengan nilai anggaran proyek yang mencapai ratusan juta rupiah, publik tentu berhak mengetahui apakah setiap tahapan pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jawaban normatif dari Kepala Dinas PUPR semestinya diikuti dengan bukti yang nyata. Sebab, persoalan utama bukan sekadar apakah pengawasan telah dilakukan, melainkan apakah pengawasan tersebut benar-benar mampu memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Reporter: Adi














