Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bojonegoro Melalui Satuan Kerja Badan Anggaran Menggelar Rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk Membahas Raperda Tahun 2027. Bertempat di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Pada Rabu (11/11/2026).
Rapat di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., dalam forum tersebut pihaknya menyoroti sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun anggaran 2026 yang belum terlaksana. Ia meminta agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga tidak terulang pada APBD 2027.
Dalam rapat tersebut, Abdulloh juga meminta TAPD menjelaskan secara terperinci penyesuaian anggaran berdasarkan surat Bupati Bojonegoro tertanggal 11 November 2026.
Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan program pada 2027 tidak menumpuk di akhir tahun. Seluruh OPD diminta menyiapkan strategi dan segera menjalankan kegiatan setelah APBD ditetapkan.
“Harapan kami, ketika APBD sudah ditetapkan, seluruh OPD harus sudah menyiapkan strategi dan segera melaksanakan kegiatan. Jangan sampai pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Abdulloh juga menilai perencanaan harus dilakukan secara matang. Program yang telah dibahas dan disepakati semestinya dapat direalisasikan, bukan justru dibatalkan saat pelaksanaan anggaran berjalan. Ia mencontohkan salah satu kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026 yang telah direncanakan, tetapi tidak terlaksana.
“Kalau memang ada kegiatan yang tidak akan bisa dilaksanakan, lebih baik tidak usah dipaksakan masuk dalam anggaran. Jangan sampai program sudah dibahas dan disepakati, tetapi tiba-tiba dihapus di tengah jalan,” ujarnya.
Poin penting lainnya, Abdulloh meminta seluruh OPD menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lengkap kepada Badan Anggaran DPRD sebelum pembahasan dilanjutkan.
Ia menegaskan, pembahasan tidak akan diteruskan apabila masih ada OPD yang belum menyerahkan RKA atau dokumennya belum lengkap. Menurutnya, keterbukaan dokumen diperlukan agar seluruh anggota DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Minimal sebelum proses pelaksanaan, RKA seluruh OPD sudah kami terima secara utuh. Dengan begitu, satu sama lain bisa saling melengkapi dalam melakukan pembahasan,” tandasnya.
Abdulloh berharap seluruh program APBD 2027 disusun secara realistis, matang, dan siap dilaksanakan. Ia meminta Sekretaris Daerah bersama TAPD memastikan kesiapan setiap OPD agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya, pimpinan rapat mempersilakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan tanggapan dan penjelasan terkait pembahasan APBD 2027.
