MMCNEWS.ID | Kabar baik bagi warga Kabupaten Jombang yang sering melintasi jalanan sepi di malam hari. Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi kini tengah tancap gas membenahi infrastruktur dasar, dengan fokus utama pada perluasan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Langkah ini bukan sekadar urusan pasang lampu, melainkan bagian dari misi strategis untuk menjamin keamanan, keselamatan lalu lintas, dan menghidupkan ekonomi warga hingga ke pelosok desa.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, Sugianto, S.Sos., mengungkapkan fakta bahwa kondisi penerangan di Jombang saat ini memang belum ideal. Jika dibandingkan dengan panjang jalan yang sudah dibangun, jumlah lampu jalan yang ada masih cukup jomplang.
“Saat ini realisasi PJU baru menyentuh kisaran 40 persen. Ini pekerjaan rumah besar bagi kami. Jalannya sudah bagus, maka penerangannya juga harus menyusul supaya seimbang,” ujar Sugianto pada Selasa (13/1/2026).
Agar pemasangan lampu tepat sasaran, Pemkab Jombang menggunakan skema Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Artinya, pihak kecamatan diberi wewenang untuk menentukan titik mana yang paling gelap atau rawan kecelakaan.
”Pihak kecamatan yang paling tahu kondisi di lapangan. Mana yang benar-benar mendesak (urgent) untuk dipasang sekarang, dan mana yang bisa menyusul,” jelasnya.
Sugianto menegaskan bahwa proyek “Jombang Terang” ini bukan program instan. Selama lima tahun masa jabatan Bupati Warsubi, infrastruktur jalan dan PJU akan menjadi motor utama pembangunan daerah.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, Jombang telah memiliki sekitar 2.007 titik PJU. Namun, jumlah ini akan terus ditambah. Untuk tahun anggaran 2026, Dishub menargetkan pemasangan di 60 titik baru hasil usulan Musrenbang 2025.
Fokus utamanya? Wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh lampu jalan sama sekali. Pemerintah ingin menghapus kesenjangan antara wilayah pusat kota dan pedesaan.
Terkait teknis pelaksanaan, Sugianto menjelaskan bahwa pengadaan PJU mayoritas dilakukan melalui skema Pengadaan Langsung (PL) karena nilainya di bawah Rp200 juta. Meski begitu, ia menjamin prosesnya tetap “bersih” dan terpantau sistem.
“Semua tetap melalui mekanisme elektronik. Transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegas Sugianto.
Dengan program yang berkelanjutan ini, diharapkan warga Jombang tidak lagi merasa was-was saat beraktivitas di malam hari. Penerangan jalan kini dipandang sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Reporter: Adi
