Bojonegoro – Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bojonegoro menyoroti masih adanya kesenjangan yang dirasakan guru madrasah dan sekolah swasta dibandingkan dengan guru negeri dalam berbagai aspek, terutama kesejahteraan, perlindungan profesi, dan akses pengembangan karier.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Serap Aspirasi dan Focus Group Discussion (FGD) Problematika Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro, Galih R.A, S.Pd, Gr, menyampaikan bahwa guru swasta dan madrasah memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Galih yang juga menjabat sebagai TIM IT Pengurus Pusat PGMM, Sekretaris PW PGMM Provinsi Jawa Timur, dan Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa perjuangan guru swasta bukan sekadar persoalan kesejahteraan, melainkan juga menyangkut keadilan dan keberpihakan negara terhadap seluruh pendidik tanpa membedakan status lembaganya.
“Guru swasta dan madrasah tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Kami ingin setiap guru yang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kebijakan pendidikan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum ini merupakan kelanjutan dari perjuangan guru swasta dan madrasah yang telah disuarakan melalui Aksi GERUS (Gerakan Guru Bersatu) pada 30 Oktober 2025 dan Aksi SIAGA (Silaturahmi Akbar Guru Indonesia) pada 20 Mei 2026.
Dalam FGD tersebut, PGMM menyoroti beberapa persoalan utama yang masih dihadapi guru swasta dan madrasah, antara lain:
* Belum meratanya kesejahteraan guru non-ASN.
* Penyelesaian inpassing yang belum tuntas.
* Keterbatasan akses PPPK yang berpihak pada masa pengabdian guru.
* Minimnya perlindungan hukum bagi guru.
* Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara lembaga negeri dan swasta.
* Tingginya beban administrasi yang mengurangi fokus guru dalam proses pembelajaran.
Selain menyampaikan berbagai persoalan tersebut, PGMM juga menawarkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti peningkatan insentif guru swasta, percepatan penyelesaian inpassing, penguatan perlindungan profesi guru, perluasan akses PPPK yang berkeadilan, serta peningkatan dukungan pemerintah terhadap madrasah dan sekolah swasta.
PGMM Kabupaten Bojonegoro mengapresiasi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para pelaku pendidikan secara langsung. Organisasi ini berharap hasil FGD dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret yang memberikan dampak nyata bagi guru dan dunia pendidikan.
“Investasi terbesar bangsa ini adalah pendidikan. Dan kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas guru yang mendidik generasi penerusnya. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan dan martabat guru sejatinya adalah memperjuangkan masa depan Indonesia,” tegas Galih.
Sebagai tindak lanjut, PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro akan menyusun dokumen rekomendasi hasil FGD untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kementerian Agama, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan. (……)
