MMCNEWS.ID | Bau menyengat dan air sungai yang keruh pekat kembali meneror warga Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aliran sungai yang melintasi Dusun Mancar Timur, Desa Mancar hingga kawasan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso kini kondisinya kian memprihatinkan akibat sebagai pusat mengalirnya limbah industri tahu.
Berdasarkan laporan warga Dusun Mancar Timur, petaka lingkungan ini diduga kuat dari aktivitas sejumlah pabrik tahu di Dusun Bapang, Kecamatan Jogoroto, yang mengalir ke wilayah mereka.
Bukan perkara baru, penderitaan warga ini sudah berjalan selama lebih dari lima tahun. Bukannya usai, penanganan masalah ini justru terkesan jalan di tempat dan kini memicu aksi saling lempar tanggung jawab di kalangan wakil rakyat.
Drama penanganan limbah ini mencuat saat jajaran DPRD Jombang dikonfirmasi. Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Gus Sentot memilih enggan memberikan komentar.
“Jangan saya. Nggak enak saya kalau ngasih tanggapan terkait limbah tersebut. Sampean bisa minta statement Komisi C saja,” Ujar Gus Sentot saat dihubungi via telepon.
Namun, pernyataan berbeda justru terucap dari Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad. Pria yang akrab disapa Heri ini blak-blakan menyebut bahwa Gus Sentot memiliki keterikatan kuat dengan industri tersebut.
“Gus Sentot itu sebagai pembina pabrik tahu. Mending konsultasinya dengan Gus Sentot saja. Kalau saya sama saja, tidak ketemu apa-apa. Karena yang punya kepentingan di wilayah itu adalah Gus Sentot,” ungkap Zahrul lewat pesan suara WhatsApp.
Zahrul mengakui, sejak dirinya masih berada di pondok pesantren, audiensi demi audiensi telah digelar di gedung dewan. Namun, hasilnya nihil.
“Alasannya selalu klasik seperti sudah dibangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal selalu menjadi tameng yang tak menyelesaikan masalah di lapangan”, kata Zahrul
Di sisi lain, Anggota Komisi C, Syaifulloh mengaku sangat prihatin. Menurutnya, pembiaran ini tidak bisa diteruskan karena sudah mengorbankan kesehatan masyarakat sekitar.
Warga mengaku mulai mengalami batuk-batuk akibat udara yang tercemar. Selain itu pusing kepala dan sesak napas juga dirasakan warga karena bau yang sangat menyengat.
“Kami mendukung UMKM tetap berkembang sebagai penggerak ekonomi, namun pengelolaan limbah juga wajib diperhatikan agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” tegas Syaifulloh.
Diketahui, meski Komisi C berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak), hingga kini jadwal pastinya masih abu-abu dan belum mendapat respons lanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Miftahul Ulum, mengakui keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan limbah secara menyeluruh. Ia menyebut anggaran dan teknologi menjadi tembok besar yang membuat DLH tak berdaya menuntaskan masalah ini secara mandiri.
“Pemerintah daerah sudah berupaya melalui bantuan CSR ke Pemerintah Pusat untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan pembangunan IPAL komunal,” harap Miftahul.
Reporter: Adi
