SIDOARJO | MMCJATIM – DPRD Sidoarjo adakan rapat paripurna ke tiga di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo.yaitu penyampaian jawaban pandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah(Raperda) kabupaten sidoarjo tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.rabu 23 oktober 2024.
Sidang di buka oleh Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Handono.dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada undangan yang hadir.antara lain segenap anggota DPRD Sidoarjo,Pj Bupati M isa Anshori,Sekda,forkopimda,pejabat daerah,LSM,pimpinan partai politik ,dan wartawan.
“Bismillahirrohmanirrohim rapat paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo rapat ketiga tahun sidang 2024 pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024 kami buka dan nyatakan untuk umum.”ucap warih.
Selanjutnya Pj Bupati M Isa Anshori dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Sidoarjo atas pandangan umum fraksi yang disampaikan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahunan negara 2025 .anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rancangan keuangan pemerintah.
“Peraturan daerah APBD merupakan salah satu sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat pembangunan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tentunya setelah dilakukan pembahasan berkoordinasi dengan DPRD oleh karenanya dalam proses perencanaan penganggaran APBD diperlukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah.”terangnya.
Lanjut Pj Bupati Isa anshori, Pembangunan Daerah dan juga rancangan pembangunan nasional tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai serta alokasi pendanaan yang adil dan merata.ini menandakan bahwa perencanaan dan penawaran udara merupakan dua hal yang saling berkaitan,kita sehingga dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi dari perencanaan gerakan APBD dalam upaya pemerataan pembangunan berkecepatan, perlawanan ekonomi yang berbeda-beda. untuk mengatasi tantangan utama pembangunan negara dan bangsa. maka keterpaduan dan sinkronisasi ketika kalian melakukan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik integratif dan spasial. serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan manipol program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang lebih besar hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kualitas pembangunan. adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui program pemerintah dilaksanakan dengan berbasis suatu wilayah. keterpaduan dan sinkronisasi Hal tersebut dilakukan oleh upaya penyekat penyatuan persepsi terhadap tantangan kebijakan pembangunan dan kualitas program.”jelasnya.
Selanjutnya juga menyampaikan jawaban dan penjelasan pandangan umum dari fraksi fraksi Dprd secara sistematis.dengan menyiapkan jasa extra cepat,tepat dan tepat agar proyeksi besaran anggaran 2025 tumbuh positif.
Antara lain yaitu penganggaran alat berat pada masing masing kecamatan akan di pertimbangkan sesuai urgensi dan kemampuan fiskal.pendanaan pilkades 2025 sudah di anggarka melalui BKK.penganggaran alat pertanian,dan alat perekam KTP sudah di anggarkan melalui dinas teknis yaitu dinas DUKCAPIL.penganggaran rehab gedung sekolah yang di lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.sosialisasi dan pengawasan rumah pemotongan hewan serta pendampingan pelaku usaha.pengadaan barang dan jasa dapat di lakukan sesuai ketentuan,agar terhindar dari permasalahan hukum. ( Sis)
