” Itu yang masyarakat disitu tidak bisa menerima, karena sebelumnya wilayah itu sudah resmi masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim,” kata Rasweli.
” Masyarakat setempat tetap berpatokan pada patok tapal batas yang lama,masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim,” tegas Rasweli.
” Karena administrasi dan surat surat tanah masyarakat pun masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim,” pungkasnya.
Ditambah Irin, warga setempatpun sering bingung karena adanya permasalahan tapal batas itu. Karena ketika ada kejadian di wilayah itu, masyarakat setempat kesulitan melapor ke pihak kepolisian. Ketika melapor ke Polisi Muara Enim, dikatakan itu wilayah Kepolisian Kabupaten Lahat. Begitu juga sebaliknya, ketika melapor ke Polisi Lahat, dikatakan wilayah itu masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
” Jadi kami minta agar permasalahan tapal batas tersebut agar cepat diselesaikan, kami tetap berpegang pada dokumen lama, kami masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim,” ujar Irin.
Irin melanjutkan, pernah ada Kepala Desa menceritakan bahwa gara gara perubahan lokasi tapal batas itu, desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim kehilangan wilayah 511 hektar dan wilayah desa Kepur Kecamatan Muara Muara Enim kehilangan wilayah sekitar 300 hektar.
Senada juga disampaikan tokoh pemuda Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, Agus Setiawan. Dalam hal ini, ia meminta Pemkab Muara Enim serius dalam menangani permasalahan tapal batas tersebut. Karena kata Agus, hal ini sangat berdampak dengan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
Selain itu, permasalahan tapal batas yang bermasalah tersebut bisa memicu konflik horizontal di masyarakat di dua Kabupaten tersebut.
Sementara itu, Kabag Tapem Pemkab Muara Enim Drs Asarli Manudin ketika dikonfirmasi terkait permasalahan ini. Di telpon aktif namun tidak diangkat, begitu juga ketika dikonfirmasi lewat pesan WA, sampai berita ini ditayangkan tidak memberikan tanggapan.(Aan_)
