MADIUN | MMC – Upaya membenahi ketepatan sasaran bantuan sosial di Kabupaten Madiun memasuki tahap konkret. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun memperkuat koordinasi pelaksanaan stikerisasi rumah tangga penerima bantuan sosial dengan melibatkan jajaran kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta para pendamping sosial.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan stikerisasi rumah tangga penerima bantuan sosial di RM Pondok Jati, Jalan Raya Dungus, Kecamatan Wungu, Kamis (12/11/2026). Program ini menyangkut total 50.934 penerima bantuan sosial se-Kabupaten Madiun.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, menegaskan bahwa stikerisasi merupakan kebijakan pimpinan, dalam hal ini Bupati Madiun, sebagai bagian dari upaya membangun transparansi sekaligus memperbaiki validitas data penerima bantuan.
Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi telah mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri secara sukarela apabila masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Harapannya, mereka yang mampu dan mendapatkan bantuan, ketika rumahnya dipasang stiker tetapi tidak bersedia, secara sadar mengundurkan diri. Jika tidak bersedia dipasang, membuat surat pernyataan untuk tidak mau menerima bantuan,” jelas Supriyadi.
Ia menargetkan pelaksanaan stikerisasi dapat diselesaikan selama November 2026. Komitmen percepatan tersebut sebelumnya telah dibangun bersama para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Madiun dalam koordinasi yang dipimpin Bupati.
Supriyadi juga menekankan pentingnya keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah. Karena itu, rapat koordinasi tersebut menjadi ruang menyatukan persepsi sekaligus memberikan petunjuk teknis agar pemasangan stiker berjalan serentak, tertib, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tak hanya stikerisasi, Kadinsos juga mengingatkan pentingnya pendataan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Mengacu pada arahan Kementerian Sosial, masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan Perlinsos Digital berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial pada 2027.
“Kita harus mendahului untuk menjadi agen Perlinsos. Mari kita niati untuk memberikan hak kepada mereka yang memang berhak menerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat dari pendataan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, meminta seluruh jajaran memedomani arahan teknis yang telah disampaikan. Ia menekankan pentingnya komunikasi terstruktur antara kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta pendamping sosial agar kebijakan tidak diterjemahkan berbeda-beda di lapangan.
Menurut Tarnu, validasi penerima bantuan bukan semata persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan stabilitas sosial. Ketimpangan ketika warga mampu masih menerima bantuan sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru terlewat berpotensi memunculkan kecemburuan hingga konflik sosial.
Karena itu, koordinasi dan komunikasi harus diperkuat sejak dini agar setiap persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dimitigasi.
Dalam kesempatan tersebut, Tarnu juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi konflik sosial dalam pelaksanaan program.
Ia mengingatkan, pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan dapat memunculkan dinamika sosial apabila tidak disertai komunikasi yang baik. Terlebih, ketika masyarakat melihat adanya warga yang dinilai mampu masih menerima bantuan, sedangkan tetangganya yang lebih membutuhkan justru belum tersentuh program.
“Untuk itu, mohon kita maksimalkan komunikasi secara terstruktur, bersistem, dan masif sebagai upaya bersama mendeteksi dini agar tidak muncul potensi konflik sosial di lapangan,” ungkap Tarnu.
Senada, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Madiun, Anton Susilo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Di tingkat kecamatan, koordinasi berada dalam kendali camat, sedangkan di tingkat desa dan kelurahan melibatkan kepala desa, lurah, perangkat, pendamping PKH, PKSK, serta TKSK.
Seluruh unsur tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengawasan dan komunikasi sosial agar pelaksanaan program bantuan tidak justru menimbulkan gejolak di masyarakat.
Melalui stikerisasi dan penguatan pendataan Perlinsos Digital, Dinsos Kabupaten Madiun berharap penyaluran bantuan sosial semakin transparan, valid, dan berkeadilan. Tujuan akhirnya bukan sekadar memastikan bantuan tersalurkan, melainkan memastikan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan.
Dengan target penyelesaian stikerisasi pada November ini, sinergi pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi kunci agar pembenahan data penerima bantuan sosial berjalan seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
