Kriteria Pemimpin Menurut Pengamat Kebijakan Publik

  • Bagikan
Img 20240714 Wa0009

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dalam diskusi publik yang digelar FWBB pada Jumat, (12/6/2024). Foto: fwbbnews.com

Bogor|MMC, Jabar – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai secara umum seorang pemimpin harus memiliki 4 kriteria.

Menurutnya, kriteria yang dimaksud mulai dari integritas, kapabilitas, otoritas dan caritas.

Ia mengatakan, tokoh bangsa yang memiliki integritas yang tinggi adalah Mohammad Hatta atau yang kita kenal dengan sebutan Bung Hatta.

“Bagaimana seorang Bung Hatta mampu menyingkirkan egoisnya saat pemimpin pada masanya tidak sepemikiran. Dan demi keutuhan Indonesia dia (Bung Hatta-red) rela mengundurkan diri,” kata Trubus dalam diskusi publik yang digelar Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) di Rajawali Shooter Akademi, Jl. Bukit Hijau, Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (12/6/2024).

Kedua, sambung dia, kapabilitas merupakan kemampuan mengekploitasi sumber daya dalam diri maupun organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan serangkaian aktivitas.

Untuk tokoh Indonesia yang memiliki kapabilitas (kemampuan) Trubus mencontohkan Franciscus Xaverius Seda atau lebih dikenal dengan Frans Seda.

“Karena kemampuannya (Frans Seda – red), pengabdian kepada negara bukan hanya di satu masa. Frans Seda merupakan tokoh di 3 zaman (Orla, Orba, dan Reformasi), dan sangat mempengaruhi kemajuan negara kita,” ungkap Trubus.

Ketiga, otoritas sendiri dalam konteks pemilihan kepala daerah ini harus orang yang memiliki pengaruh, kekuasaan berarti hak untuk memerintah atau menentukan.

Terakhir, caritas merupakan bahasa latin yang berarti cinta kasih (berbagai sumber-red), yaitu pemimpin yang betul-betul bekerja melayani rakyat.

Untuk tokoh bangsa yang memiliki sifat caritas ini, menurut Trubus menggambarkan sosok pemimpin D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

“Bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX benar-benar dicintai rakyatnya karena pengabdiannya dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Terkait Pilkada 27 November mendatang, lanjutnya, sosok pemimpin Kabupaten Bogor diharapkan memperhatikan Aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Mengingat sekarang ini Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara.

“Sekarang Kabupaten Bogor bukan daerah penyangga ibu kota negara. Jadi dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memberi warna baru demi kemajuan wilayahnya. Salah satu cara dengan mengembangkan atau meningkatkan UMKM, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi masyarakat tidak perlu bekerja ke luar daerah,” jelas Trubus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia.

Sementara narasumber lainnya tampak hadir dalam acara diskusi publik ini beberapa tamu undangan seperti, TB. AMF. Atmawijaya atau yang akrab disapa Kang Endoh merupakan Sejarawan dan Budayawan, Praktisi Hukum, Deolipa Yumara, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, H. Subagiyo. (Dery).

  • Bagikan