MMCNEWS, PALEMBANG -SUMSEL : JUMAT , 30JANUARI 2026
Sejumlah Aktifis mengatasnamakan dari Lembaga Pemantau Situasi(LAPSI) Kabupaten Lahat yang di koordinatori oleh KHOiRI dan rekan Aktifis lain nya sekira pukul 09.30 wib Mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan menyuarakan Orasi, membentangkan Spanduk dan Mengunakan Pengeras Suara TOAK tepat nya di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel.
Dalam Orasi nya Khoiri mengatakan bahwa dirinya memintaKejelasan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap Laporan yang telah disampaikan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Lahat beberapa waktu nampak nya terkesan Lambat dan diam ditempat, beberapa temuan yang ada diantaranya tekait ASET Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yakni berupa Kendaraan Dinas Senilai hampir kurang lebih rp 1,9 Miliyar dan saat ini Aset Pemda Lahat /Kendaraan Dinas tersebut Tidak Jelas Keberadaan nya
Ditambah kan Malik Al-Husaini ketum DPP LSM Ratu Adil Indonesia terkuak nya Dugaan KKN Aset Pemkab Lahat kendaraan Dinas atas Temuan dari Pemeriksaan Dari BPK, untuk ini agar Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dapat melakukan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Mengusut TUNTAS adanya dugaan KKN di kabupaten Lahat.
lSelang berapa waktub Aksi Damai berlangsung Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Ketut Sumedana. SH. MHDyang diwakili oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H menyikapi atas tindakan Aksi dari para Pendemo ditengah tengah Para Pendemk diri nyabmengatakan ucapan Terima Kasih kepada Pihak LAPSI dan Aktifis baik dari Kabupaten Lahat Maupun yang lain nya telah tergabung Di dalam Aksi ini selanjut nya terkait Laporan yang telah disampaikan Pihak Kejalsaan Tinggi Sumatera Selatan sesuai aturan dan akan di sampaikan kepada kepimpinan untuk ditindak Lanjuti khususnya bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan kepada pihak aktifis agar melengkapi berkas diantaranya Identitas, dan Dokumen lain nya
Selain itu ucapan Terima kasih para Aktivis telah memberikan kepercayaan kepada Kami selaku Pihak Penegak Hukum yang memegang Wilayah dalam Propinsi Sumatera Selatan untuk menyikapi adanya Laporan Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Lahat terkait Aset Negara yang tidak jelas.,
PEWARTA. MAR
Sumber resmi LAPSI
