MMCNEWS.ID | Senyum haru dan mata yang berkaca-kaca menyambut kedatangan rombongan tim gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Senin (8/6/2026). Hari itu bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah langkah nyata untuk menjemput asa anak-anak putus sekolah agar bisa kembali mengecap bangku pendidikan lewat program jaminan pendidikan “Sekolah Rakyat” tahun anggaran 2026/2027.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang mengambil peran sentral dalam mengawal program ini. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., tim gabungan lintas sektoral terjun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi faktual.
Langkah ini sengaja diambil demi mencocokkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi riil para calon siswa di hunian mereka masing-masing.
“Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk di Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini,” ucap salah satu orang tua siswa dengan penuh syukur.
Aksi nyata ini didukung oleh kekuatan penuh dari berbagai instansi penting. Selain Sekdakab, tampak hadir di lapangan, yakni. Agung Hariadi, S.T., M.M. (Kepala Dinsos Jombang), Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si. (Kepala BPS Jombang), Dra. Wor Windari, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang).
Sinergi kuat ini juga diperkokoh oleh peran aktif camat, perangkat desa setempat, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah binaan Dinsos. Beberapa lokasi yang disisir langsung oleh tim antara lain Dusun Sidodadi (Desa Brangkal), Dusun Brodot (Desa Brodot), hingga Dusun Butuh (Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek).
Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, memaparkan bahwa kuota program Sekolah Rakyat tahun ini dialokasikan untuk 270 siswa yang terbagi rata ke dalam tiga jenjang: SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang mendapatkan jatah satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas total 90 siswa, di mana per kelasnya akan diisi secara ideal oleh 30 siswa.
Menariknya, tahun ini Dinsos menerapkan strategi khusus berdasarkan petunjuk dari Kemensos untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
“Untuk penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat tahun ini, kita menerapkan sistem multi entry multi exit. Artinya, siswa yang masuk tidak harus selalu dari kelas 1 di semua jenjang,” jelas Agung Hariadi.
Prioritas utama validasi ini diarahkan untuk menjangkau:
Anak telantar atau anak tidak sekolah. Anak putus sekolah (drop out). Warga yang berada pada desil 1 dan 2. Warga tidak mampu yang belum masuk dalam data DTSEN (dilakukan ground check atau verifikasi ulang di lapangan).
Antusiasme masyarakat terbukti sangat tinggi. Hingga proses validasi berjalan, data calon peserta didik yang masuk telah mencapai 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD.
Validasi ketat yang dilakukan dari rumah ke rumah ini bukanlah tanpa alasan. Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan instruksi langsung dan tegas dari Bupati Jombang.
“Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,” tegas Agus Purnomo.
Melalui pengawalan data yang super ketat dan transparan ini, Pemkab Jombang optimis program Sekolah Rakyat tidak akan sekadar menjadi program pembagian akses pendidikan gratis.
Lebih dari itu, program ini dirancang menjadi batu loncatan yang efektif untuk mengangkat kesejahteraan, memulihkan harapan, serta menaikkan martabat keluarga kurang mampu di Bumi Jombang.
Reporter: Adi
