Salah satu wartawan kami bertanya soal nilai anggaran, inisial ‘ H juga bingung sebab setau dia 29,5 milliar, dimana bagunan hanya 1 gedung sedangkan 3 gedung lain nya seperti terminal kedatangan, keberangkatan dan serta ruang tunggu,loket tiket hanya sekitar 19 milliar.
Pembangunan terminal tersebut yang di kelolah oleh dinas perhubungan Papua Barat daya perlu di pertanyakan karena banyak kejanggalan yang menjadi temuan di lapangan, mulai dari kantor kontraktor yang tidak jelas,direksi keet yang tidak ada di buat lucu nya malah gedung pemerintahan di pakai sebagai direksi keet nya lucu tidak,pembagunan gedung tersebut sudah 2 kali di Adendum, konsultan pengawas serta lebih membingungkan lagi di duga kepala dinas perhubungan rangkap jabatan sebagai KPA dan PPK Proyek tersebut.
Team kami yang Coba berkomunikasi dengan Pejabat Pelaksanaan Tugas (PLt) kepala dinas perhubungan PBD Viktor Salossa, Selalu menghindar dari awak media degan alasan rapat rapat dan keluar daerah,kami Juga mencoba kompirmasi ke kepala dinas perhubungan kota kami mendapat jawaban bahwa itu rana Papua Barat daya beliau juga menyampaikan betul itu Bagun satu lokasi dengan kota punya tapi terkait anggaran dan pekerjaan nya provinsi punya “ucap nya.
Pengawasan serta keterbukaan publik yang selama Ini di gadang gadang oleh Presiden RI rupanya tidak berlaku di Papua Barat daya, Kita bertanya tanya apakah pembangunan ini proyek siluman?
Masyarakat berharap Gubernur dan BPK Papua Barat daya bisa memanggil Kadis yang bersangkutan dan apa bila di temukan kerugian Negara masyarakat berharap aparat penegak hukum menindak tegas pelaku Nya.
