MMCNEWS.ID | Pendidikan karakter anak usia dini menjadi sorotan dalam sarasehan yang digelar anggota DPRD Jawa Timur bersama para guru PAUD, guru TPQ, guru ngaji, serta pegiat pendidikan.
Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pendidikan karakter sejak dini untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
Yosi Irawati, seorang praktisi pendidikan, menilai kegiatan ini sangat positif karena membahas peran penting guru PAUD dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.
“Tadi kami berdiskusi dengan guru PAUD, guru TPQ, dan guru ngaji tentang bagaimana menanamkan karakter sejak dini. Ini penting agar karakter baik tertanam dan terbawa hingga dewasa. Sekarang banyak fenomena seperti anak-anak terlibat gangster karena pengaruh teknologi, pola asuh yang keliru, dan kurangnya dukungan orang tua. Ini jadi PR besar bagi kami sebagai pendidik PAUD,” kata Yosi kepada wartawan pada Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, guru PAUD adalah garda terdepan dalam membentuk generasi bangsa. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti ini tak berhenti di sini.
“Harapannya ke depan ada kelanjutan berupa bimbingan teknis, pembinaan, hingga peningkatan kesejahteraan guru PAUD. Kami minta Pak Sumardi bisa menyampaikan ke provinsi agar ada kebijakan nyata untuk kesejahteraan guru PAUD hingga ke tingkat kabupaten,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jatim, Sumardi, menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi terkait pola didik dan asuh yang tepat di era digital.
“Ini bagian dari komitmen kita terhadap pendidikan karakter anak usia dini. Kita ingin guru PAUD, guru TPQ, guru ngaji dan pegiat pendidikan punya kesamaan dalam pola didik yang kuat dan berkarakter agar anak-anak ini siap menjadi generasi penerus bangsa,” ujar Sumardi.
Namun, dalam diskusi itu, muncul persoalan klasik yang masih membayangi dunia PAUD: rendahnya kesejahteraan guru. Sumardi menyebut beberapa guru mengaku hanya menerima gaji Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per bulan.
“Bahkan ada usulan supaya dinaikkan menjadi Rp300 ribu, atau kalau bisa 100 persen, jadi Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Ini sangat memprihatinkan, dan harus jadi perhatian,” jelasnya.
Menurut Sumardi, hal ini terjadi karena guru PAUD belum sepenuhnya tercover oleh undang-undang sebagaimana guru di jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Makanya ini perlu kita bahas lebih lanjut. Kami juga sudah berdiskusi dengan Himpaudi agar bisa ada komunikasi lanjutan terkait kesejahteraan ini. Guru PAUD ini luar biasa, mereka garda terdepan. Sudah saatnya mereka juga diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan,” tegasnya.
Sarasehan ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan konkret untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru PAUD demi masa depan generasi Indonesia.
Reporter: Adi
