SIDOARJO |MMCNEWS – Untuk menciptakan Pilkada di Sidoarjo yang kondusif, Seven GAB dari Aliansi LSM di Sidoarjo menggelar aksi Damai di Kantor Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Sidoarjo pada Jum’at (08/11/2024)
Dalam orasi damai tersebut peserta orasi Damai perwakilan peserta dari Seven Gab diterima langsung oleh PLT Probo Agus Sunarno diruang Tamu PLT, pada kesempatan tersebut Bapak Suryanto selaku Sekretaris Seve Gab menyampaikan maksud dan tujuannya di PMD Sidoarjo.
Bahwa Seven GAB sangat peduli dalam ajang kkntestasi menjelang Pilkadia di Sidoarjo, ada beberapa hal tuntutan yang disampaikan
yaitu, dalam mencermati informasi dari berbagai media masa baik media cetak, elektronik dan media online terkait isu yang berkembang menyangkut Kepala Desa di Sidoarjo, kami dari Seven Gab tidak menghendaki Kepala Desa dan perangkat terlibat dengan pelanggaran UU Pemilu.
*Kami tidak mencari persoalan namun juga harus mencarikan solusinya, Karena kami mendengarkan isu isu yang berkembang ada pergerakan untuk mendukung salah satu calon, ini yang tidak kami inginkan.
*Kami menghendaki jangan sampai kepala desa sampe ada pengondisian mendukung salah satu Paslon tertentu
*Kami bermaksud karena Dinas PMD ini berhubungan langsung dengan Kepala Desa, harapan kami dalam waktu dekat jangan hanya mengadakan Bimtek bimtek setidaknya selaku ASN dan sebagai kordinator untuk menghimbau Kepala Desa Sekabupaten Sidoarjo tetap Netral di Pilkada ini.
*Dan apabila PMD sebagai pembina tidak mengambil tindakan dalam waktu dekat dalam pilkada ini akan mengarah ke gesekan antar peserta. Dan berharap pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 Nopember 2024 nanti bisa kondusif.
Dan kami sebagai lembaga kontrol, kalo memang nanti terjadi ada kepala Desa yang melakukan pelanggaran kami akan tega melaporkan sesuai undang undang pemilu yang berlaku.”Pungkasnya.
Atas tuntutan tersebut Bapak Probo Agus Sunarno selaku PLT PMD Kabupaten Sidoarjo Menjelaskan,
pemberian kritik saran dan masukan dari Rekan rekan Seven Gab itu merupakan hal yang bagus dan berkembang. Dalam peraturan UU nomor 6 tahun 2014 maupun UU Pemilu no.7 tahun 2017, aparatur Desa diharuskan Netral peraturan ini sudah jelas bahwa kepala dan aparatur Desa harus Netral.
Lebih lanjut PLT PMD menjelaskan Tentang PMD itu ASN Netral dan bila melanggar tentunya sangat berat sekali dan kami selaku pembina kami juga harus Netral. Dan Insya Alloh Dinas PMD Harus netral, dan semoga rekan rekan Kepala Desa bisa menjaga Kondusifitas dalam pelaksanaan pemilu Kada tahun ini.
*Penyelenggara Pemilu itu KPU dan sebagai Pengawas yaitu Bawaslu tentunya apabila ada Kepala dan Perangkat Desa ada yang melanggar Bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.”Pungkasnya. (Sis)
