BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah cepat mengantisipasi ancaman kekeringan menjelang puncak musim kemarau. Wakil Bupati Bojonegoro Beri Arahan seluruh Ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) se-Kabupaten Bojonegoro, di Gedung Angling Dharma, Jln Mas Tumpael Bojonegoro, Jawa Timur. Rabu (06/05/2026).
Acara dihadiri Wabup, Sekertaris Daerah, Asisten Dua, Direktur PDAM, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Desa, Sekdes dan Ketua HIPPAM.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Bojonegoro mengungkapkan bahwa berdasarkan data BMKG, BPBD, dan instansi terkait, terdapat 73 desa di 20 kecamatan di Bojonegoro yang berpotensi mengalami kekeringan pada tahun 2026.
“Tahun 2024 lalu ada 93 desa yang terdampak kekeringan. Untuk 2026 ini, berdasarkan pemetaan BMKG dan BPBD, turun menjadi 73 desa di 20 kecamatan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tegas Wabup.
Wabup Nurul Azizah, menjelaskan, memasuki Agustus-September yang diprediksi kemarau panjang, pola tanam petani perlu disesuaikan. Jika petani tetap memaksakan tanam padi di lahan yang rawan air, dikhawatirkan akan terjadi gagal panen hingga pembusukan.
“Barangkali yang cocok tidak lagi tanam padi. Harus ada alternatif tanaman lain yang lebih tahan kering. Ini perlu disosialisasikan ke petani,” tambahnya.
Wabup menegaskan, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan langkah konkret melalui efisiensi anggaran. Sesuai arahan pemerintah pusat, efisiensi BBM dan belanja konsumsi akan dialihkan untuk eksekusi penanganan kekeringan di 73 desa tersebut.
“Uang dari efisiensi itu nanti akan kita gunakan untuk penanganan kekeringan. Ini jadi prioritas,” jelasnya di hadapan para Ketua HIPPAM.
Di tengah ancaman kekeringan, Wabup juga menyampaikan kabar baik terkait produksi padi. Tahun 2024, produksi padi Bojonegoro mencapai 710.000 ton. Pada masa tanam akhir 2025, produksi naik menjadi 864.000 ton atau ada kenaikan 154.000 ton.
Meski begitu, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Jika terjadi El Nino dan kemarau panjang, potensi penurunan produksi bisa terjadi.
Dalam kesempatan itu, Wabup memaparkan empat program prioritas yang akan dituntaskan Pemkab Bojonegoro pada 2026:
1. Penanganan Banjir Kota yang sudah menjadi PR sejak 2013
2. Penanganan Kekeringan di 73 desa rawan air
3. Penuntasan Kemiskinan Ekstrem yang menyasar 5.600 warga
4. Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di mana masih terdapat 7.529 rumah yang perlu ditangani berdasarkan data BPS
Wabup meminta seluruh Ketua HIPPAM untuk aktif memberikan masukan. “Kami undang bapak-ibu ke sini agar memberi pemikiran, di masing-masing desa apa yang harus dieksekusi, material apa yang diperlukan, bagaimana agar bisa segera beroperasi,” ujarnya.
Pemkab menargetkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang segera disusun agar penanganan kekeringan tepat sasaran dan tidak terlambat.
