H. Oden Haryadi., S.H.M.H. Anggota DPRD kabupaten Cianjur, Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar (foto: istimewa)
Jabar || Mmcnews – 21/8/2023. Komisi II DPRD Jawa Barat mengupayakan peningkatan anggaran Dinas Kehutanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat prioritas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, peningkatan anggaran tersebut dianggap penting agar Dinas Kehutanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 sampai 2025.
“RPJPD 2005-2025 tersisa 2 tahun lagi. Untuk menyelesaikan target dalam dua tahun ini, harus ada keberpihakan melalui dukungan anggaran,” ujar Eka pada Senin (21/8/2023).
Salah satu target yang harus dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jabar adalah perluasan tutupan hutan di Jawa Barat hingga mencapai 30 persen, sementara saat ini baru mencapai kurang lebih 22 persen. Selain itu, peningkatan kawasan lindung yang ditargetkan mencapai 40 persen, penggunaan teknologi, serta perbaikan dan peningkatan kapasitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kantor cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jabar juga menjadi bagian dari target tersebut.
“Semua itu bisa dilakukan (target terealisasi) ketika ada keberpihakan semua pihak, termasuk keberpihakan atau dukungan anggaran,” kata R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira. Dia menilai bahwa upaya perluasan tutupan hutan, kawasan lindung, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas UPT dan UPTD merupakan langkah-langkah strategis untuk mengurangi masalah kebencanaan, terutama bencana hidrometeorologi akibat berkurangnya lahan kritis. (red)
