Proyek “Siluman” Rp179,6 Juta di Jombang, Lokasi Salah Alamat, Volume Pekerjaan Kosong Melompong

  • Bagikan
Foto Gapura masuk Desa Murukan ini mempertegas bahwa lokasi pekerjaan berada di wilayah Kecamatan Mojoagung, bukan Kecamatan Sumobito seperti yang tertera pada papan proyek.

MMCNEWS.ID | Sebuah proyek pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) di Kabupaten Jombang mendadak jadi sorotan warga. Bagaimana tidak? Proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD 2026 ini terkesan misterius karena lokasinya yang “salah alamat” dan papan informasinya yang minim transparansi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, papan proyek yang terpasang jelas-jelas menuliskan bahwa pekerjaan TPJ untuk ruas Betek–Seketi ini berlokasi di Kecamatan Sumobito. Namun anehnya, fisik bangunan dan proses pengerjaan justru dilakukan di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung.

Kepastian “salah alamat” ini makin diperkuat dengan berdirinya gapura megah pintu masuk Desa Murukan tepat di area proyek. Warga setempat pun dibuat heran dengan rujukan lokasi yang tertera di papan informasi tersebut.

“Ini jelas bukan wilayah Sumobito, ini masuk wilayah Kecamatan Mojoagung,” cetus salah seorang warga di sekitar lokasi proyek dengan nada bingung, Rabu (27/5/2026).

 

Foto papan nama proyek yang tidak tertera volume

 

Tak hanya zonasi wilayah yang bikin dahi mengkerut, proyek senilai Rp179,6 juta ini juga dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Di papan proyek yang digarap oleh CV Fajar Mulia bersama konsultan pengawas CV Sae Cipta Consulindo tersebut, kolom volume pekerjaan dibiarkan kosong melompong.

Padahal, durasi pengerjaan proyek ini tergolong singkat, yakni hanya 30 hari kalender, dan menurut warga sudah berjalan hampir satu bulan. Belum diketahui pasti berapa panjang atau tinggi tembok yang seharusnya dibangun dengan anggaran tersebut.

Kejanggalan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga berharap dinas terkait tidak tutup mata dan segera turun tangan untuk memberikan klarifikasi.

Transparansi anggaran dan volume proyek dinilai krusial agar masyarakat bisa ikut mengawasi uang rakyat yang digunakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait masih bungkam dan belum memberikan konfirmasi resmi terkait sengkarut administrasi proyek “siluman” ini.

Reporter: Adi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan