Bojonegoro, – DPRD Bojonegoro menggelar rapat paripurna mendengar nota penjelasan Bupati Bojonegoro. Selain itu Paripurna mendengar pandangan umum fraksi diantaranya Fraksi Demokrat dan Gerindra. Bertempat di gedung paripurna Jln Veteran 84, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada Jum’at (24/10/2025).
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Didik Trisetyo Purnomo, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, sehingga pemerintah daerah wajib menjamin lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok baik langsung maupun tidak langsung.
Pihanya berpandangan, paparan asap rokok telah terbukti menimbulkan masalah kesehatan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan ibu hamil.
Karena itu, lanjut Didik, Raperda KTR bukan sekadar regulasi, melainkan bentuk perlindungan hak atas udara bersih dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
“Penetapan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat,” papar Didik Trisetyo.
Selain itu, Raperda juga mengatur larangan memproduksi, menjual, atau mempromosikan rokok di wilayah KTR, disertai mekanisme pembinaan, pengawasan, dan sanksi yang proporsional untuk menciptakan efek jera tanpa mengedepankan pendekatan represif. “Tanpa penegakan hukum yang konsisten, Perda ini akan kehilangan makna,” tambahnya menegaskan.
Sementara, Fraksi Gerindra menilai Raperda KTR merupakan langkah positif menuju terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Bojonegoro.
“Fraksi Gerindra menyambut baik adanya Raperda ini. Tujuannya sangat mulia, yakni mewujudkan lingkungan yang sehat serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menghirup udara segar tanpa paparan asap rokok,” ujar Maftukhan di hadapan peserta rapat.
Gerindra menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai keberadaan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
Menurut Fraksi Gerindra, pemahaman publik akan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi aturan ini di lapangan.
“Sosialisasi KTR harus disampaikan secara luas kepada masyarakat. Semua pihak, baik perokok maupun non perokok, perlu memahami aturan dan manfaatnya agar bisa menjalankannya dengan kesadaran dan kebersamaan,” terang Maftukhan.
Fraksi Gerindra juga berharap pelaksanaan KTR di Bojonegoro nantinya dapat menjadi contoh penerapan yang baik bagi daerah lain di Jawa Timur. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan dukungan kuat terhadap kebijakan KTR ini.
Mereka menilai, keberadaan kawasan tanpa rokok bukan untuk membatasi hak perokok, melainkan untuk menyeimbangkan hak bersama dalam menikmati udara bersih.
“Kami mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dalam penerapan KTR. Bagi para perokok, diharapkan dapat menahan diri agar tidak merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dengan demikian, hak semua warga untuk mendapatkan udara bersih bisa terjamin,” tambahnya.
Gerindra juga memberikan catatan penting terkait implementasi teknis Raperda tersebut. Salah satunya adalah keharusan pemasangan rambu-rambu KTR di tempat-tempat publik, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, perkantoran, serta area umum lainnya.
“Kami menekankan agar pemerintah daerah memasang tanda atau rambu yang jelas di lokasi-lokasi yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. Ini penting agar masyarakat memahami batas wilayah dan aturan yang berlaku,” tegas Maftukhan.
