MMCNEWS.ID | Gelombang dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden terus mengalir dari akar rumput. Kali ini, sekitar 75 massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi halaman Mapolres Jombang untuk menyuarakan aspirasi mereka, Kamis (29/1/2026).
Aksi damai ini bertujuan tegas. menolak wacana pengalihan posisi Polri di bawah kementerian dan mendesak agar struktur yang ada saat ini tetap dipertahankan demi menjaga independensi institusi baju cokelat tersebut.
Koordinator LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim, dalam orasinya menyoroti risiko besar jika Polri diletakkan di bawah kendali kementerian.
Menurutnya, hal tersebut hanya akan menciptakan sekat birokrasi yang memperlambat gerak kepolisian.
“Kami mendukung penuh pernyataan Kapolri. Jika Polri di bawah kementerian, itu tidak ideal. Akan muncul banyak kepentingan yang bisa menghambat penanganan kasus, mulai dari kriminal umum hingga pembunuhan. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Fattah.
Aspirasi masyarakat ini disambut langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR. Didampingi Wakapolres Kompol Syarlis, Ardi menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan suntikan moral yang luar biasa bagi jajarannya.
Menurut Ardi, posisi Polri di bawah Presiden adalah struktur paling ideal untuk menjamin.
Independensi, Terhindar dari tarik-ulur kepentingan politik sektoral.
Profesionalisme, fokus pada pelayanan tanpa hambatan birokrasi kementerian.
Kecepatan respon, Memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat.
“Dukungan dari FRMJ ini menjadi energi dan motivasi bagi kami di Polres Jombang untuk terus memberikan pengabdian terbaik.
Kami ingin Polri tetap hadir di tengah masyarakat secara cepat dan tepat,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.
Aksi yang berjalan tertib ini diakhiri dengan apresiasi dari pihak kepolisian terhadap cara penyampaian aspirasi yang santun.
Bagi Polres Jombang, kehadiran FRMJ bukan sekadar aksi massa, melainkan bukti nyata adanya kepercayaan publik (public trust) yang harus dijaga dengan kinerja nyata di lapangan”, tambahnya
Reporter: Adi
