Terlihat di lokasi pada hari Rabu (15/01/26) proyek tersebut sudah rampung namun terdapat kejanggalan yang perlu di klarifikasi oleh pihak pemerintah Desa maupun pelaksana proyek tersebut.
Fauzan penjabat (PJ) Kepala Desa (Kades) Malakah saat dikonfirmasi belum merespon.
Sementara itu Abdullah anggota Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia bersatu menanggapi hal itu, pihaknya akan mengumpulkan beberapa bukti pendukung berupa dokumentasi dari anggota dan masyarakat sebelum melakukan pengaduan agar proyek tersebut di audit menyeluruh.
” Ada kejanggalan yang kami temukan saat turun ke lokasi, beberapa waktu lalu anggota kami turun dan menyandingkan dokumen yang kami peroleh. Perlu adanya kejelasan pihak proyek dan pemerintah Desa. Karena ada beberapa titik yang perlu diperjelas sebelum saya berkirim surat ke BPK jatim.” Kata Abdullah singkat.
Sekedar diketahui hingga berita ini di sajikan ke publik pihak pelaksana belum berhasil dikonfirmasi.
