Bojonegoro|MMCnews.id – Upaya Sinkronisasi Perda Tahun 2024 DPRD Bojonegoro Menggelar Rapat Kerja Masa Sidang 1, Dengan Bapemperda Bersama Tim Hukum Eksekutif. Agenda Raker dipimpin oleh Maftukhan, S.Kom, Bertempat di Gedung Komisi DPRD Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (06/03/2024).
Pantauan di lokasi, nampak hadir Bapemperda DPRD kabupaten Bojonegoro, OPD, Asda I, DP3AKB, Bappeda, Din Perinaker, BPKAD,
Bagian Hukum Setda. Rabu (06/03/2024).
Selain sinkronisasi yang dihadiri legislatif DPRD, terdapata pembahasan Bapemperda perubahan tahun 2024 dan terkait perlindungan perempuan dan anak yang di usulkan DP3AKB tentang Perda Kabupaten Layak Anak.
Menanggapi usulan BP3AKB, secara keseluruhan anggota legislatif yang hadir meminta kesiapan pihak DP3AKB merevisi kembali kelengkapan data sebelum di masukan dalam agenda di Paripurna, sekaligus meminta untuk kerja sama dengan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sementara perda yang sudah pasti Ada 12 Raperda yang akan di bahas di propemperda 2024.
“Rekomendasi perubahan untuk proses pembahasan sudah ada 7 (tujuh) Perda prioritas, kabupaten layak Anak berdasarkan surat kementrian,” ujar Muhklasin affan.
Namun lanjutnya, pihaknya meminta secara administrasi harus sudah ada bentuk surat tersebut untuk melengkapi dan dilampirkan di usulan tersebut.
Dalam hal ini pihaknya meminta Kabag Hukum Pemerintah Bojonegoro, agar yang di sampaikan untuk di ajukan dalam forum rapat putusan yang akan datang berdasarka surat yang masuk.
Menanggapi apa yang di sampaikan di rapat kerja Heru Sugiarto selaku Kepala DP3AKB mengatakan akan merevisi serta menyempurnakan secepatnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro.
“Kami siap merevisi dan menyempurnakan naskah yang akan di usulkan dalam Waktu secepatnya. DP3AKB akan segera berkoordinasi lagi dengan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro,” ucap pria yang pernah jabat Camat itu.
Masih di tempat yang sama, Teguh Wibowo selaku Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengatakan, bahwa semua sudah melalui proses dengan melibatkan berbagai instrumen masyarakat sipil.
Ia menyampaikan, pihaknya akan memantapkan dan menetapkan dalam agenda FGD (Forum Grop Diskusi) dengan melibatkan para pengusul.
Sementara itu, Maftukhan, S.Kom. menyampaikan point-point yang di bahas dalam Forum propemperda terkait dengan komitmen bersama demi tercapainya apa yang di inginkan bersama.
“Mohon dokumen resmi segera di persiakan, administrasi harus di persiapkan dengan baik dan sudah di sempurnakan atau sudah di revisi,” tegasnya.
“Adanya penambahan 3 usulan propemperda di perubahan naskah akademik eksekutif segera di masukan. Agar segera di bahas dan di pansuskan. Terkait kesiapan Perda perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kabupaten Bojonegoro.” tandasnya menambahkan. (Dik/Red).
