Bojonegoro – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Bojonegoro Agenda Mendengar Pertanggung Jawaban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemandangan Umum Fraksi berlangsung di Gedung Paripurna Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Pada Senin (22/06/2026).
Usai pemaparan dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Maftuhkan, membacakan pemandangan umum.
Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun fraksi ini juga menyampaikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Selain itu, pihak Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran atas kerja keras menjalankan roda pemerintahan 2025.
“Menurut Fraksi Gerindra, laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah,” ujar Maftukhan.
Maftuhkan merinci, dari sisi pendapatan, realisasi 2025 tercatat Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target Rp5,853 triliun. PAD juga naik 21,48 persen menjadi Rp1,147 triliun dari target Rp1,064 triliun.
“Potensi pendapatan alternatif harus terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” tegas Maftukhan.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp6,420 triliun atau 81,50 persen dari plafon Rp7,877 triliun. Meski dinilai baik, Gerindra menilai masih ada persoalan serius.
Salah satunya, Maftuhkan menyebut, belum optimalnya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di sejumlah OPD. Gerindra juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program dengan indikator kinerja.
“Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dinilai dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran,” kata Maftukhan.
Lebih lanjut Maftuhkan secara tegas, meminta pengawasan proyek fisik diperketat agar kualitasnya baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus jadi prioritas.
“Usulan masyarakat dari tingkat desa harus menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025.
“Tingginya SiLPA menunjukkan kapasitas pendapatan baik, namun di sisi lain mengindikasikan penyerapan anggaran belum optimal,” tegasnya.
Gerindra meminta Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan rendah. Hasilnya jadi bahan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Kami berharap catatan ini menjadi komitmen bersama mewujudkan Bojonegoro yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” pungkas Maftukhan.
Sekedar informasi, Fraksi Gerindra mengusulkan kajian komprehensif terhadap seluruh potensi pendapatan daerah agar target tahun depan lebih akurat dan sesuai kondisi riil. Gerindra menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut.
