BOJONEGORO – DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pemandangan Fraksi Fraksi tentang Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Paripurna Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Senin (22/06/2026).
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bupati Setyo Wahono dihadapan legislatif memaparkan berbagai keberhasilan dalam penyerapan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam kesempatan lanjutan sidang paripurna Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui juru bicaranya H. Sutikno. S.Pd mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
PKB juga memberi selamat atas capaian bupati Setyo Wahono yang sudah mendapat anugrah “Best Regional Leaders Award 2026 for Economic Development and Financial Inclusion` di Yogyakarta, 19 Juni 2026 lalu.
Selain itu PKB juga mengapresiasi Pemkab yang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 12 tahun berturut-turut.
“Menurut PKB, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sutikno.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2025 mencapai Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target Rp5,853 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp1,147 triliun atau 107,77 persen, tumbuh 21,48 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sektor pajak daerah juga melampaui target hingga 111,76 persen, dan realisasi lain-lain PAD yang sah mencapai 146,13 persen.
Meski begitu, PKB mengingatkan agar Pemkab tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“OPD pengelola pendapatan harus semakin inovatif dan adaptif dalam mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah agar kontribusi PAD terus meningkat setiap tahun,” tegas Sutikno.
Lebih jauh Sutikno merinci di sektor belanja, realisasi mencapai Rp6,420 triliun atau 81,50 persen dari anggaran Rp7,877 triliun. Namun PKB menyoroti rendahnya penyerapan di beberapa pos.
Pihaknya juga menyoroti Realisasi belanja modal hanya 70,98 persen dan belanja bantuan sosial 66,96 persen.
“Rendahnya penyerapan pada dua sektor tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah diminta mempercepat lelang proyek dan verifikasi penerima bantuan sejak awal tahun,” kata Sutikno.
PKB juga mempertanyakan realisasi Belanja Subsidi yang hanya Rp34 juta atau 17,40 persen dari pagu Rp200 juta.
“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah kendalanya dari regulasi teknis, verifikasi penerima, atau perencanaan program yang kurang matang sejak awal,” ujarnya.
Selain rendahnya penyerapan belanja di atas, Fraksi PKB juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp2,073 triliun.
“Meskipun dipengaruhi tingginya pendapatan dan efisiensi belanja, kondisi ini tetap perlu perhatian. Perencanaan anggaran harus lebih akurat agar dana cepat berputar dan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Meski banyak catatan, PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama komisi dan TAPD hingga ditetapkan jadi Perda.
“Melalui sinergi legislatif dan eksekutif, kami berharap pembangunan Bojonegoro berjalan efektif, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Sutikno.
Sekedar informasi, secara keseluruhan PKB sepakat dan meminta kedepan untuk di bahas lebih detail.
