Bojonegoro – Usung Tema “BUMD dan Kontribusi untuk Pemkab”. Diskusi publik bertajuk “Ngajai” (Ngobrol Asik Jengker Demokrasi) edisi ke-61 kembali digelar Copitalist Pondok Pinang 13, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada Selasa (23/06/2026), malam.
Agenda tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat Siswanto, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kusharianto, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Buana Mandiri, Moh. Khairul Anwar, S.T., M.M., untuk membedah peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Pihak PDAM Bojonegoro menegaskan bahwa keberadaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di sejumlah desa tidak dipandang sebagai pesaing. Sebaliknya, HIPAM dinilai sebagai mitra potensial dalam memperluas akses layanan air bersih di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Buana Mandiri, Moh. Khairul Anwar, saat menjawab pertanyaan peserta diskusi terkait dampak keberadaan HIPPAM terhadap operasional dan pelayanan PDAM.
Menurut Khairul, banyak desa di Bojonegoro telah memiliki sistem penyediaan air bersih mandiri yang dibangun pemerintah dan dikelola masyarakat. Keberadaan sistem tersebut justru dinilai membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Sebetulnya HIPPAM itu juga dibangun oleh pemerintah. Jadi kami tidak merasa terganggu atau dirugikan dengan keberadaan HIPPAM. Ketika masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan air bersihnya melalui pengelolaan yang baik, artinya kewajiban pelayanan pemerintah juga sudah terbantu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini PDAM masih memfokuskan layanan pada penyediaan air bersih, bukan air minum siap konsumsi langsung dari keran. Untuk menuju standar air minum langsung, diperlukan peningkatan infrastruktur secara menyeluruh, terutama pada jaringan perpipaan.
Khairul mencontohkan sejumlah kota besar yang sudah memiliki sistem perpipaan modern sehingga air hasil pengolahan dapat langsung dikonsumsi. Sementara di Bojonegoro, air yang didistribusikan kepada pelanggan masih dikategorikan sebagai air bersih yang tetap disarankan untuk dimasak sebelum diminum.
“Kalau untuk kondisi sekarang, kami masih berbicara pelayanan air bersih. Untuk menjadi air siap minum, jaringan perpipaannya juga harus mendukung,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai perlu adanya kejelasan kebijakan mengenai pembagian wilayah layanan antara PDAM dan HIPPAM agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan infrastruktur air bersih.
Menurutnya, apabila suatu wilayah sudah terlayani dengan baik oleh PDAM, maka pembangunan HIPPAM baru perlu dipertimbangkan kembali. Sebaliknya, pada wilayah yang HIPAM-nya sudah berjalan baik, PDAM tidak harus masuk dengan pembangunan jaringan baru.
“Kami ingin ada pengaturan yang jelas. Kalau suatu wilayah sudah terlayani dengan baik, tidak perlu ada pembangunan yang tumpang tindih. Yang terpenting masyarakat mendapatkan akses air bersih,” jelasnya.
Khairul juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara PDAM dan pengelola HIPPAM telah berjalan di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru.
Di wilayah tersebut, sistem penyediaan air desa telah terbentuk, namun kualitas air baku yang tersedia dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, PDAM menjalin kerja sama dengan pengelola setempat.
Dalam skema tersebut, pengelola HIPAM tetap menjalankan distribusi kepada pelanggan, sementara PDAM menyuplai air baku dengan harga yang disepakati bersama.
“Pengelolanya tetap berjalan, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, dan PDAM membantu menyediakan air bakunya. Jadi saling mendukung,” kata Khairul.
Model kerja sama serupa juga mulai diterapkan di sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala kualitas maupun ketersediaan sumber air. Salah satunya di Desa Ngujuk, Kecamatan Purwosari, yang sempat mengalami kekeringan sumber air.
Setelah dilakukan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, solusi yang dipilih adalah pemanfaatan jaringan PDAM sebagai sumber pasokan utama. Skema ini dinilai lebih efektif dibandingkan membangun infrastruktur baru dari awal.
Menurut Khairul, sinergi antara PDAM dan HIPAM menjadi salah satu solusi percepatan pemerataan akses air bersih di Bojonegoro, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber air atau kualitas air baku yang kurang memadai.
“Tujuan akhirnya sama, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak. Karena itu kami lebih mengedepankan kolaborasi daripada melihat HIPAM sebagai pesaing,” pungkasnya.
Dalam penutupan kegiatan, Direktur Perumda Air Minum Tirta Buana Mandiri tersebut menyampaikan bahwa sebagai salah satu dari enam BUMD di Kabupaten Bojonegoro, pihaknya memperoleh ruang yang cukup luas dari Bupati untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-BUMD.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya, jajaran BUMD kerap melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk membahas langkah kolaboratif dalam pengembangan usaha serta penguatan kinerja masing-masing perusahaan daerah.
“Dari enam BUMD, kami diberikan ruang yang cukup oleh Bapak Bupati. Kami sering melakukan meeting kecil untuk membahas kolaborasi antar-BUMD. Para direktur juga menurut saya luar biasa, memiliki visi yang jelas ke depan,” ujarnya.
Khairul menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut. Seluruh saran dan catatan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh jajaran internal, termasuk tim teknis dan tim IT perusahaan.
“Semua masukan kami catat, termasuk oleh tim IT kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BUMD, khususnya di sektor pelayanan air minum. Menindaklanjuti hal tersebut, PDAM mulai mengembangkan sistem digital untuk memetakan kapasitas produksi, kapasitas pompa, hingga jaringan distribusi agar lebih terukur, transparan, dan efisien.
