Boven Digoel, Mmcnews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Boven Digoel bekerja sama dengan perwakilan BPJS Merauke, menyelenggarakan pertemuan bersama pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel. Acara yang berlangsung di Meeting Room Hotel Honai Tanah Merah, Senin (02/09) dirancang untuk membahas isu-isu terkait pelayanan kesehatan dan kartu penerima manfaat di wilayah tersebut.
Diskusi terfokus pada tiga isu utama, yakni tunggakan iuran BPJS oleh penerima kartu, pembaharuan data masyarakat yang kurang akurat, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Boven Digoel.
Tunggakan iuran menjadi perhatian utama karena dapat berdampak pada keberlanjutan sistem keuangan BPJS, sedangkan data yang tidak akurat dapat menghambat efektivitas layanan. Diharapkan, pertemuan ini akan menghasilkan solusi konkret yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Dalam kata sambutannya, mewakili Bupati, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Boven Digoel, Pilemon Tabuni menyampaikan bahwa forum yang diadakan sangat penting tujuannya, yakni untuk meningkatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu.
Serta dalam forum tersebut mencari strategi yang baik untuk pencapaian universal health coverage (UHC). Universal Health Coverage atau sering disebut UHC merupakan program bantuan bagi warga untuk memiliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengahadapi kesulitan finansial.
Oleh sebab itu, Pilemon Tabuni menekankan perlunya Dinas Sosial dibantu oleh Dukcapil untuk memperbarui data masyarakat kurang mampu. Ini penting agar, bukan hanya kartu BPJS Kesehatan saja, namun bantuan sosial lainnya dapat tersalurkan secara tepat dan efektif.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel, dr. Meily Manoppo, menyatakan selalu berkomitmen terhadap penyediaan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Melalui Rumah Sakit dan Puskesmas yang dinaungi, ia berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat kurang mampu meskipun tanpa kartu BPJS.
Dr. Manoppo juga mengakui adanya ketidakakuratan data terkait masyarakat kurang mampu dan meminta bantuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Sosial untuk memperbarui informasi tersebut. Tujuannya adalah agar distribusi kartu jaminan sosial dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Plt Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Bappeda, Dukcapil, dan Dinas Sosial, BPKAD, BKD dan PSDM dan Ketua Komisi A DPR Kabupaten Boven Digoel. [Linthon]
