BOJONEGORO – Menjelang agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro yang dijadwalkan mulai Rabu (25/03/2026), internal Partai Golkar mulai memanaskan mesin pengawasan.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di legislatif untuk melakukan “bedah total” terhadap dokumen LKPJ tersebut. Ia menekankan bahwa evaluasi tahun ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menyentuh substansi efektivitas anggaran.
Soroti Program “Mandul” dan Kinerja OPD.
Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa fokus utama fraksi adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang gagal mencapai target. Menurutnya, kegagalan realisasi harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui akar masalahnya.
