Oleh Ni Kadek Ayu Wirantini
Krisis sampah di Kota Denpasar bukan lagi sekadar persoalan estetika perkotaan, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam menerjemahkan regulasi menjadi aksi nyata di lapangan. Sebagai magnet pariwisata global, Denpasar memikul beban ekologis yang sangat berat dengan volume sampah mencapai 360.000 ton per tahun – kontributor terbesar di Provinsi Bali. Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah seharusnya menjadi titik balik transformatif. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pengawasan yang ketat, regulasi ini terancam menjadi sekadar dokumen administratif yang ompong di hadapan gunungan residu yang kian meluap.
Urgensi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir kini menjadi harga mati. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 menunjukkan bahwa Bali memproduksi 1,2 juta ton sampah, di mana Denpasar mendominasi hampir sepertiganya. Angka ini mencerminkan bahwa pola konsumsi masyarakat dan aktivitas industri pariwisata tidak dibarengi dengan sistem pembuangan yang berkelanjutan. Selama ini, paradigma masyarakat masih terpaku pada prinsip “buang dan lupakan”, yang memindahkan beban masalah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, TPA Suwung telah mencapai titik jenuh yang mengkhawatirkan. Tanpa perubahan radikal, Denpasar hanya sedang menghitung mundur menuju bencana ekologis yang akan melumpuhkan sektor ekonomi utamanya.
Membedah Anatomi Kegagalan Implementasi
Perda Nomor 8 Tahun 2023 secara teoritis telah memetakan solusi melalui mandat pemilahan sampah organik dan anorganik serta jadwal pengangkutan yang spesifik. Namun, implementasinya di lapangan membentur tembok realitas yang keras. Pertama, pemilahan di tingkat rumah tangga sering kali menjadi sia-sia ketika sistem transportasi sampah masih menggunakan metode pencampuran kembali (mixing) di truk pengangkut. Ketidakterpaduan logistik ini memicu apatisme publik; masyarakat merasa upaya pemilahan mereka tidak dihargai oleh sistem distribusi hilir.
Kedua, keterbatasan infrastruktur seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) masih menjadi isu krusial. Pembangunan infrastruktur fisik sering kali tidak dibarengi dengan manajemen operasional yang profesional. Sering terjadi, fasilitas canggih yang dibangun dengan anggaran besar berakhir mangkrak karena kurangnya biaya pemeliharaan atau ketiadaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan teknologi pengolahan sampah menjadi kompos atau biogas.
Ketiga, tantangan anggaran sering kali dijadikan kambing hitam. Padahal, manajemen pengelolaan sampah seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan publik dan keberlanjutan pariwisata, bukan sekadar beban pengeluaran daerah. Alokasi dana yang terbatas mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggar Perda menjadi lemah. Tanpa adanya penegakan hukum (law enforcement) yang tegas bagi individu atau korporasi yang membuang sampah sembarangan, kebijakan ini hanya akan dianggap sebagai anjuran moral belaka, bukan kewajiban hukum yang mengikat.
Pergeseran Paradigma: Menuju Ekonomi Sirkular
Penyelesaian krisis ini menuntut lebih dari sekadar sosialisasi normatif. Diperlukan pergeseran paradigma dari model ekonomi linier menuju ekonomi sirkular. Sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai limbah tak bernilai, melainkan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat diputar kembali ke dalam rantai produksi. Pemerintah Kota Denpasar harus mendorong industrialisasi pengolahan sampah dengan melibatkan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan mengubah sampah organik menjadi energi alternatif atau kompos skala industri, beban residu yang mencapai TPA dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, digitalisasi manajemen sampah perlu diintegrasikan. Penggunaan aplikasi pemantauan real-time untuk jadwal pengangkutan dan pelaporan titik sampah liar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas petugas di lapangan. Partisipasi masyarakat juga harus didorong melalui insentif ekonomi, seperti pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tangga yang secara konsisten melakukan pemilahan sampah secara mandiri dan benar.
Penutup dan Rekomendasi
Efektivitas Perda Nomor 8 Tahun 2023 pada akhirnya bergantung pada integrasi antara kebijakan, ketersediaan infrastruktur, dan konsistensi penegakan aturan. Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa bekerja dalam isolasi; kolaborasi lintas sektor yang melibatkan komunitas adat (Banjar), pelaku usaha pariwisata, dan akademisi mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan yang resilien.
Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja TPST yang ada dan memastikan setiap kelurahan memiliki akses ke TPS3R yang berfungsi optimal. Sosialisasi harus bergeser dari sekadar ceramah di balai banjar menjadi aksi nyata pendampingan teknis pemilahan di rumah tangga. Jika komitmen ini tidak segera diperkuat, citra Denpasar sebagai jantung pariwisata Bali akan terus tergerus oleh bau menyengat dari kegagalan manajemen sampahnya sendiri. Transformasi ini memang sulit, namun merupakan satu-satunya jalan menuju kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
*Dosen Stispol Wira Bhakti Denpasar
