Papua, Mmcnews – Penegakan hukum yang adil dan berintegritas adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun sayangnya, di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Papua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu dinamika yang belakangan menjadi sorotan adalah mutasi seorang hakim yang sebelumnya menangani kasus besar di tingkat nasional, ke wilayah Papua Barat.
Hakim Eko Aryanto, yang memimpin majelis hakim dalam perkara korupsi besar yang menyeret nama Harvey Moeis—suami dari publik figur Sandra Dewi—belum lama ini dimutasi ke Pengadilan Tinggi Papua Barat. Padahal, vonis yang dijatuhkan dalam kasus tersebut menuai banyak pertanyaan publik karena dianggap terlalu ringan, terutama jika dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Mutasi ini menjadi sorotan bukan hanya karena kontroversi yang melekat pada sosok sang hakim, melainkan juga karena Papua merupakan wilayah yang masih sangat membutuhkan sosok penegak hukum yang kuat, adil, dan bebas dari pengaruh kepentingan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus hukum—terutama kasus dugaan korupsi—yang belum terselesaikan secara tuntas di wilayah ini. Beberapa di antaranya bahkan terkesan mandek tanpa kejelasan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Boven Digoel, masih terdapat berbagai proyek pembangunan yang dilaporkan mengandung unsur penyimpangan, namun belum terlihat progres hukum yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Papua belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dan dalam beberapa kasus bahkan terkesan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Namun perlu ditegaskan, ini bukanlah bentuk tudingan terhadap siapa pun. Justru sebaliknya, artikel ini ingin mengangkat fakta bahwa Papua masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, pengawasan, serta penempatan sumber daya manusia yang tepat di sektor hukum. Harapannya, kehadiran aparat penegak hukum di Papua bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat setempat.
Pemerintah pusat perlu lebih serius melihat persoalan hukum di Papua sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Papua bukan sekadar daerah pinggiran, melainkan bagian integral dari Indonesia yang berhak mendapatkan layanan hukum yang berkualitas dan merata.
Sudah waktunya ada pembenahan menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari sisi hukum dan keadilan. Karena tanpa keadilan, pembangunan tak akan pernah benar-benar menyentuh hati dan kehidupan rakyat Papua. ***
