Ket foto; Saiful anam Ketua pejalan
BANGKALAN || MMCMadura, Isu transparansi dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengemuka dalam seminar pendidikan di Kecamatan Arosbaya, yang turut menghadirkan unsur aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan), Syaiful Anam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor sebagai kunci mencegah potensi penyimpangan anggaran pendidikan.
“Pendidikan hari ini tidak bisa dilepaskan dari isu tata kelola anggaran. Dana BOS harus dijaga bersama agar benar-benar berdampak pada kualitas generasi ke depan,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan H. Musleh, S.H., M.H, Camat Arosbaya Dedeng Suprapto, Ketua PKDI Kecamatan Arosbaya Mulyanto, serta narasumber dari Kejaksaan Negeri dan Inspektorat.
Dalam konteks ini, Anam secara implisit menyoroti pentingnya keseimbangan peran antar lembaga, mulai dari fungsi kebijakan, pengawasan, hingga kontrol sosial.
Menurutnya, kehadiran aparat penegak hukum dan pengawas internal dalam forum pendidikan menunjukkan bahwa isu pengelolaan dana BOS tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi telah menjadi perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bukan hanya soal administrasi sekolah, tetapi menyangkut integritas sistem. Ketika pengelolaan anggaran tidak diawasi dengan baik, maka dampaknya langsung pada kualitas pendidikan,” tegasnya.
Anam juga menekankan bahwa kepala sekolah sebagai pelaksana program tidak boleh berjalan tanpa kontrol, sementara pemerintah desa dan masyarakat harus mengambil peran dalam menjaga transparansi, tanpa melampaui batas kewenangan.
Dalam pandangannya, sinergi antara Dinas Pendidikan, kecamatan, pemerintah desa, serta aparat pengawas dan penegak hukum menjadi penentu arah keberhasilan program pendidikan di tingkat lokal.
“Jika masing-masing berjalan sendiri, maka pengawasan akan lemah. Tapi jika semua terhubung dalam satu komitmen, maka potensi penyimpangan bisa ditekan,” katanya.
Ia turut menyinggung pentingnya membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi, terutama dalam penggunaan dana negara di sektor pendidikan.
Lebih jauh, Anam mengaitkan isu tersebut dengan agenda besar pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas pengelolaan pendidikan hari ini akan menentukan lahirnya generasi yang siap mengisi posisi strategis di masa depan.
“Ini bukan hanya soal hari ini, tapi tentang siapa yang akan memimpin daerah dan bangsa ini ke depan. Pendidikan adalah fondasinya,” ujarnya.
Seminar ini pun dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Ditengah dinamika tersebut, isu dana BOS menjadi salah satu titik krusial yang tidak hanya menyentuh sektor pendidikan, tetapi juga mencerminkan wajah tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
